JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pimpinan Rumah Amanah Rakyat (RAR) Ferdinand Hutahaean menilai sikap Jokowi tentang pemisahan agama dengan politik erat kaitannya dengan pemikiran Karl Marx.
Ferdinand melanjutkan meski memang pernyataan Karl Marx tersebut didasari oleh era Eropa dan Barat yang menjadikan Agama untuk meredam atau meninabobokan masyarakat dengan penderitaannya, terang dia.
"Dengan Agama, rakyat di Eropa dan Barat menjadi lupa kegagalan Raja dan Pemerintah mensejahterakan rakyatnya," ungkap Ferdinand di Jakarta, Minggu (26/03/2017).
Itulah, kata dia, yang melatarbelakangi pernyataan tersebut sehingga Komunis menginginkan pemisahan dan menjauhkan agama dari politik. Karena agama telah dijadikan sebagai alat politik.
"Lantas mengapa Jokowi ingin memisahkan agama dengan politik? Saya melihat perbedaan antara yang mendasari pernyataan Karl Max dengan pernyataan Jokowi. Karl Marx ingin memisahkan agama dari politik supaya rakyat bangkit, dan Jokowi ingin memisahkan agama dengan politik supaya rakyat bungkam, karena rakyat telah bangkit dengan kekuatan Agama. Ini tentu menakutkan bagi kekuasaan yang rapuh," tandasnya.
Menurutnya, Semangat memisahkan agama dengan politik itu jelas basisnya adalah pemikiran komunis.
Sehingga, lanjut dia, pernyataan Presiden Jokowi tersebut adalah sebuah kesalahan besar karena UUD 45 sebagai Konstitusi bangsa Indonesia menyatakan bahwa negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Artinya, negara dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan yang tentu hanya didapat melalui agama," tegasnya.
Dengan demikian, kata dia, nilai-nilai Ketuhanan tentu tidak akan didapat dari paham komunis yang bahkan Atheis, tidak mengakui eksistensi Tuhan.
Menurutnya, Jokowi mungkin terjebak oleh para pembisik atau staff berhaluan kiri di Istana sehingga Jokowi kembali harus salah.
"Agama dan Politik tidak bisa dipisahkan, karena politik harus dilandasi nilai-nilai Ketuhanan dan etika serta adab yang hanya didapat dari Agama. Yang tidak boleh adalah memperalat Agama untuk tujuan politis, memperalat agama untuk meraih kekuasaan seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Jokowi saat Pilpres, Umroh dan pake Sorban, itu memperalat agama untuk tujuan politik, itu yang tidak boleh," sindir dia.
Dikatakannya, menjadikan agama menjadi isu politik adalah salah, tapi agama dalam politik itu wajib supaya politik menjadi berlandaskan Ketuhanan, beradab dan beretika.
"Memperalat politik untuk menjauhkan agama dari kehidupan manusia juga tidak boleh, karena politik harus berlandaskan nilai-nilai luhur agama. Itulah yang seharusnya disampaikan Presiden, bukan memisahkan politik dengan agama, karena itu aliran Komunis yang kental," tandasnya.
Selain itu, sindir dia, menuntut untuk menghukum penista agama itu adalah sah dilakukan, dan itu bukan mempolitisasi agama hanya karena waktunya bersamaan dengan pilkada.
Maka itu, Ferdinand mengingatkan, untuk semua pasangan calon Pilkada khususnya Jakarta, berhentilah menggunakan isu agama sebagai bahan kampanye, pisahkan pilkada dengan pebegakan hukum, biarkan rakyat memilih sesuai nilai-nilai Ketuhanan yang didapatnya dari agama yang diyakininya dan tidak boleh dipolitisasi.
"Semoga Presiden Jokowi segera menyadari, bahwa Presiden tidak boleh salah, harus paham sejarah. Secara pribadi Jokowi boleh salah, tapi sebagai Presiden tidak boleh salah. Jika masih ingin terus salah, silahkan jangan jadi Presiden, karena bangsa dengan 250 juta lebih penduduknya ini yang menjadi taruhan atas sebuah kesalahan bertindak dan berbicara oleh Presiden," tegasnya. (icl)
