JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegaskan pemimpin hasil pemilihan yang demokratis, baik melalui proses pemilihan umum (pemilu), pemilihan kepala daerah (pilkada), maupun pemilihan presiden (pilpres), harus mampu melahirkan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan dan pelayanan rakyat.

"Jadi, pemimpin itu tugasnya melayani rakyat, bukan melayani elite atau partai pendukungnya," kata Jazuli di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Demikian halnya, lanjut dia, dengan birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan pelayanan bagi rakyat.

"Dimensi pelayanan publik ini penting karena merupakan alasan utama lahirnya negara, sebagai sebuah kontrak sosial antara penyelenggara negara dengan rakyat untuk mengatur dan mengurus hajat hidup mereka,"

Apalagi, tambah Jazuli, bangsa Indonesia sepakat untuk membangun sistem demokrasi yang lebih kuat dan bermakna. Dimana, demokrasi bermakna adalah demokrasi yang bekerja untuk memenuhi keinginan dan aspirasi rakyat sebagai pemilik kekuasaan.

Pandangan Jazuli ini merujuk pada rumusan konsepsi birokrasi pemerintahan dari lembaga-lembaga internasional dan para pakar pemerintahan yang mengklasifikasikan pemerintahan ke dalam dua kategori, yaitu good governance dan bad governance.

Ada sembilan prinsip good governance, yaitu partisipasi, ketaatan hukum (rule of law), transparansi, responsif, berorientasi solusi/konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi strategis.

"Birokrasi pemerintahan yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip tersebut dengan sendirinya masuk dalam kategori bad governance," tutupnya. (icl)