JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Saifudian mengatakan, peran perempuan di Indonesia saat ini masih sangat minim dan jalan di tempat.
Padahal, lanjut dia, negara demokrasi tanpa keterlibatan perempuan itu justru tidak demokratis. Tapi, diakuinya, mungkin karena masih dalam transisi demokrasi dalam 15 tahun terakhir ini, sehingga banyak tantangan yang dihadapi dalam masalah representasi perempuan tersebut.
"Pemilu menjadi instrumen representasi yang lebih baik dan kini sudah mulai tidak ada diskriminasi dalam politik Indonesia. Bagi kami di Golkar sendiri banyak yang dihadapi sehingga belum ada kemajuan. Di DPR RI baru 18 % keterwakilan perempuan dan 12 % di DPRD, maka tanpa perubahan kebijakan, sulit persamaan bisa terwujud," kata Hetifah dalam dialektika demokrasi ‘Kartini Bicara Pemilu’ bersama Direktur Perludem Titi Anggraeni, dan Ketua Umum Kaukus PerempuanPolitik Indonesia (KPPI) Dwi Septiawati Djafardi Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (20/4/2017).
Demikian pula kata Hetifah, kalau berbicara kuota 30 % perempuan di daftar caleg DPR juga tergantung peraturan yang lainnya.
"Kalau parpol sendiri tidak mempunyai komitmen untuk menjalankan aturan itu, ya sulit. Yang penting perempuan yang ada di DPR dan DPRD, harus menjadi role model, menjadi contoh yang baik bagi masyarakat," pungkasnya.
Sementara menurut Titi, peran itu bisa dilakukan di tiga jenis pemilu, yaitu Pilpres, Pileg, dan Pilkada.
"Itulah yang menjadi sirkulasi elit Indonesia. Namun isu keterwakilan perempuan ini tak bisa hanya melalui 3 instrumen tersebut, melainkan harus lebih luas lagi. Seperti penyelenggara pemilu. Di KPU saja hanya 1 perempuan dari 7 komisioner, dan Bawaslu hanya 1 dari 5 komisioner. Maka jumlah 30 % itu penting untuk memperngaruhi keputusan. Jadi, keterwakilan itu komprehensif," jelasnya.
Dwi Septiani menegaskan, jika apa yang dilakukan RA Kartini sudah jelas seperti dalam surat-suratnya yang ingin mewjudkan cita-cita besar bagi perempuan. Bukan sekedar untuk kekuasaan, tapi untuk titik keseimbangan (equilibrium).
"Saat ini masih 7 provinsi yang memiliki wakil perempuan di DPR RI, 17 provinsi belum punya wakil di DPD RI, dan 22 provinsi yang belum mempunyai wakil di DPRD. Kalau begitu, bagaimana kita bisa memberi ruang 30 % (blocking seat) untuk perempuan," pungkasnya.(yn)
