CINA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan menata seluruh investasi yang ditawarkan, agar investor tidak mudah mendikte dan terwujud kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

"Yang penting sekarang bagaimana investasi itu kita tata, jangan sampai orang yang dikte kita. Nah itu yang kita tidak mau. Itu harus kita lihat supaya yang masuk itu harus saling menguntungkan, yang investasi untung kita juga untung dan rakyat Indonesia menikmati," katanya, di Beijing, Sabtu (13/5/2017).

Menko Bidang Kemaritiman Luhut dan beberapa menteri Kabinet Kerja berada di Beijing mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri KTT Belt and Road Forum for International Cooperation di Beijing, pada 14-15 Mei. Ia mengatakan target investasi yang bisa diraih Indonesia dari BRF senilai 40 miliar dolar AS.

Kendati demikian, pemerintah Indonesia akan mengkaji tawaran dana dari investor untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Secara umum, Indonesia akan mengajukan kerja sama yang setara dan saling menguntungkan dalam forum tersebut.

"Misalnya kita tidak mau seperti di Afrika akhirnya semua pegawainya dari mereka (Cina) dan pastilah itu satu 'term' yang penting. Tapi jika ekspertisnya mereka harus ada yang kesana (proyek pembangunan) ya masuk akal, sampai pada tataran tertentu nanti setelah itu transfer teknologi ke kita dan pasti itu jadi persyaratan kita," katanya.

Menurut Luhut, Indonesia menekankan kerja sama di bidang infrastruktur di beberapa lokasi Manado-Bitung (Sulawesi Utara), Tanjung Kuala-Parapat (Sumatra Utara) serta pembangunan PLTA di Kalimantan Utara. Strategi pembangunan koridor transportasi dan logistik baik jalur darat, laut maupun udara di kawasan tersebut akan ditawarkan kepada Tiongkok melalui skema Jalur Sutera Baru.

"Jadi strategi kita pembangunan yang berkesinambungan dan berkeseimbangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Jadi kita coba tawarkan ke Cina untuk bisa jadi satu bagian pembangunan yang berkelanjutan dan seimbang," kata Luhut. (Ant/icl)