Editorial

Audit Rumah Aspirasi Anggota Dewan

Oleh Bani Saksono pada hari Senin, 16 Feb 2015 - 09:32:55 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

41Gedung DPR-tulisan DPR-MPR-DPD-indra.jpg

Gedung DPR/MPR/DPR RI di Senayan, Jakarta (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

PEKAN lalu, Jumat (13/2/2015) Paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU-APBN) Perubahan 2015. Belanja negara yang disetujui sebesar Rp 1.984,1 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.319 triliun dan belanja daerah plus dana desa sebesar Rp 664,6 triliun.

Sedangkan pendapatan negara dipatok pada angka Rp 1.758,33 triliun sebaai penerimaan dalam negeri serta hibah sebesar Rp 3,311 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 222,5 triliun, atau 1,9% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN-P 2015 itu lebih rendah dibandingkan defisit APBN 2015, yaitu sebesar 2,21% dari PDB.

Belanja dan pendapatan negara itu didasarkan sejumlah asumsi, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%, inflasi 5%, nilai tukar rupiah dipatok pada angka Rp 12.500 per dolar AS,tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,2%, serta harga minyak mentah dunia 60 dolar AS/barrel, lifting minyak bumi825 barrel per hari, serta lifting gas bumi 1,221 juta barrel serta lifting migas 2,046 barrel/hari.

Presiden Jokowi pun memerintahkan para menterinya agar segera bekerja melaksanakan program dan membelanjakan anggaran yang sudah tersedia. Presiden juga memerintahkan agar selekasnya diuka tender dan lelang. Perlunya tender dan lelang dilakukan di awal tahun adalah agar tingkat penyerapan anggaran belanja itu tinggi, syukur bisa mendekati 100%

Ada yang menarik perhatian dari proses pembahasan anggaran di gedung Parlemen di Senayan. Yaitu, diadakannya rapat khusus antara pimpinan DPR dengan empat menteri koordinator (menko) pada 3 Februari 2015. Lalu, diajukannya dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 37,276 triliun yang diberikan kepada 27 BUMN. Semula Menteri BUMN Rini Soemarno mengajukan dana PMN sebanyak Rp 48,01 triliun untuk 35 BUMN. Ada sejumlah BUMN yang tak disetujui PMN-nya.

Hebohnya adalah munculnya dugaan politik transaksional saat membahas alokasi dana di tingkat komisi teknis dan Badan Anggara (Banggar). Ada aroma suap-menyuap ke kantong anggota Dewan untuk meloloskan mata anggaran yang diajukan oleh kementerian maupun dalam bentuk PMN untuk kalangan BUMN. Apalagi diketahui sejumlah rapat komisi dengan mitra kerjanya dilakukan hingga dini hari dan dilakukan secara tertutup.

Dalam APBN-P 2015 juga terdapat dana yang dialirkan ke Senayan sebesar Rp 1,6 triliun. Sebanyak Rp 600 miliar dikelola oleh Kesekjenan DPR dan Rp 1 triliun dipakai untuk gaji dua tenaga ahli (TA) anggota Dewan serta untuk operasional rumah aspirasi. Setiap TA mendapat gaji Rp 7,5 juta. Total setahun gaji TA sebesar Rp 100,8 miliar. Jadi, sebesar Rp 899,2 miliar lagi untuk operasional rumah aspirasi. Dalam sebulan, anggota Dewan mendapat asupan dana aspirasi hingga Rp 130 jutaan.

Persoalannya adalah, bagaimana dana besar itu dijabarkan dalam bentuk tidak hanya mendirikan rumah aspirasi baik secara fisik di seluruh wilayah daerah pemilihan (dapil) tapi juga menjaga atau menciptakan sarana komunikasi yang efektif antara anggota Dewan dengan konstituennya. Beruntung bagi yang dapilnya mudah dijangkau. Bagaimana bagi yang letaknya di pulau dan daerah pedalaman?

Karena itu diperlukan strategis dan pola yang tepat dan efisien untuk mengatasi kendala geogafis tersebut. Berikutnyalah adalah bagaimana sistem akuntabilitas penggunaan dana aspirasi tersebut. Tentu jangan sampai anggota Dewan yang terhormat ditangkap petugas KPK gara-gara ketidaktahuan mereka dalam membelanjakan anggaran besar itu. (b)

tag: #rumah asirasi anggota Dewan  

Bagikan Berita ini :