JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pasca dilantik pada 4 April 2017 lalu, Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang baru Dr. Oesman Sapta, Dr. Nono Sampono dan Prof. Dr Darmayanti Lubis langsung mengupayakan penguatan DPD RI untuk kepentingan daerah, yaitu dengan melakukan komunikasi/lobi politik dengan DPR RI terkait revisi UU Pemilu dan UU MD 3. Sejauh ini, pihak DPR mau memperkuat peran DPD sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), bahkan salah satu fraksi telah sepakat untuk memperkuat peran DPD RI.

Di bawah kepemimpinan yang baru, DPD telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya Ketua DPD RI, Dr. Oesman Sapta menerima kunjungan diplomasi yakni, Duta Besar Federasi Rusia untuk RI, Mikhail Yurievich Galuzin dan Duta Azerbaijan untuk RI, Tamerlan Karayez pada Rabu, 3 Mei 2017 lalu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dan Komite I DPD RI menghadirkan Dirjen Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN), Muhammad Ikhsan dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Selasa, 2 Mei 2017 dalam rangka menindaklanjuti Penyelesaian Konflik Agraria di Karawang, Jawa Barat.

Selain itu, DPD RI melalui alat kelengkapan komite telah melakukan rapat kerja dengan beberapa Menteri/Dirjen, Lembaga Pemerintah, LSM dan para pakar untuk membahas berbagai persoalan yang terkait dengan daerah.

Pimpinan DPD RI melakukan kerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan melakukan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka meningkatkan keberpihakan kepada daerah pada tanggal 8 Mei 2017.

“Agenda kedepan, terkait hal-hal prioritas memasuki bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri, DPD RI akan mengundang beberapa menteri untuk membahas sejumlah isu aktual seperti ketahanan pangan, perhubungan dan transportasi, keamanan dan ketertiban,” jelas Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono.

Masalah kebangsaan juga tidak luput dari perhatian DPD RI. Sejauh ini, DPD RI telah melakukan pertemuan dengan sejumlah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan (HMI, GMNI, PMII, IMM, PMKRI, KMHDI, HIKMAHBUDHI, KAMMI dan GMKI) untuk menciptakan kenyamanan dan kerukunan masyarakat di daerah. Seluruh organisasi tersebut juga hadir dalam Sidang Paripurna DPD RI yang berlangsung Senin, 8 Mei 2017. Sidang paripurna tersebut memenuhi kuorum dan berlangsung dengan tertib dan aman.

“DPD RI juga menilai penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean governance) melalui tertib administrasi dan keuangan di internal DPD RI, ” tutup Nono.(dia)