Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 18 Feb 2015 - 12:55:14 WIB
Bagikan Berita ini :

Presiden Tak Segera Pilih Kapolri, Ketua DPR Bilang Bisa Rugikan Rakyat

59SN 001_1424077455171.jpg
Ketua DPR Setya Novanto (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Agar kekosongan Kapolri tak berkepanjangan dan rakyat dirugikan, Ketua DPR Setya Novanto minta presiden Jokowi segera mengangkat pucuk pimpinan Polri. Apalagi sudah ada putusan praperadilan Komjen BG.

"Saya mengharapkan ini bisa selesai dengan secepatnya dan tentu tidak merugikan rakyat," kata kata Setya Novanto di gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Rabu (18/2/2015). Setnov-panggilan akrab Setya Novanto-mengingatkan agar Presiden memahami kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut politisi Golkar ini menyatakan siapapun yang menjadi Kapolri tentu harus mendapat restu dari presiden Jokowi. Maka itu dirinya pun berharap Jokowi tidak salah pilih dalam menentukan. Sebab Kapolri tak hanya membantu tugas pemerintahan namun juga untuk keamanan masyarakat.

"Nah untuk itu sekarang kita serahkan kepada presiden, dan tentu presiden mempunyai pertimbangan-pertimbangan atas keputusan yang sudah diputuskan oleh hakim pengadilan negeri Jaksel," tukasnya. Namun Setnov memahami pengangkatan Kapolri hak prerogratif Presiden.(ris)

tag: #Setnov  #Ketua DPR  #Calon Kapolri  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Akademisi: Proyek Jalan Trans Halmahera Menguntungkan Perusahaan Tambang, Bukan Rakyat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 04 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Astuti N Kilwouw menilai proyek pembangunan Jalan Trans Halmahera bukan ditujukan untuk kepentingan rakyat, melainkan ...
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...