JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pengamat politik Ferdinand Hutahaean menilai, Pansus Angket KPK sama sekali tidak mencerminkan kepentingan bangsa dan negara.

"Apa yang terjadi sekarang ini bukan lagi sesuatu yang murni dalam rangka pelaksanaan hak konstitusional demi bangsa dan negara. Apa yang terjadi sekarang terlalu tinggi kepentingan politiknya dibanding untuk memperbaiki kinerja KPK," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (21/06/2017).

Saat disinggung soal aparat kepolisian yang enggan menjemput paksa Miryam S Haryani sebagaimana permintaan Pansus KPK, Ferdinand mensyilair ada sesuatu yang aneh.

"Kita tahu hak Pansus untuk memanggil siapapun yang dianggap layak dipanggil, bahkan dengan kekuasaan memanggil paksa atas bantuan kepolisian. Namun mengapa Polri kabarnya menolak permintaan panggilan paksa tersebut? Ini ada yang aneh dan salah," ujarnya.

Ini kemudian, kata mantan relawan Jokowi di Pilpres 2014 lalu itu, seolah menjadi konflik antarlembaga dengan permainan politik yang tinggi.

"Polri adalah lembaga yang berada di bawah Presiden, KPK independen meski terlalu sering menghadap ke presiden. Dari sini bisa kita simpulkan siapa yang turut bermain? Menurut saya Presiden turut bermain dalam kisruh ini," kata dia.

"Rasanya tidak mungkin Polri menolak DPR tanpa terlebih dahulu konsultasi ke Presiden karena ini menyangkut lembaga tinggi negara yang setingkat dengan lembaga kepresidenan," sambungnya.

Selain itu, kata dia, penolakan polri itu juga bentuk dari runtuhnya wibawa DPR.

"Pansus dilindungi UU melaksanakan tugasnya dan berhak memanggil paksa. Tapi mengapa Polri berani menolak? Ya karena DPR runtuh wibawanya dalam angket e-KTP ini," sindirnya.

"Yang pasti saya melihat ini permainan politik tingkat tinggi. Pemain utamanya adalah Presiden. Presiden ingin mengunci posisi terhadap DPR dan juga sebelah kakinya seakan melindungi KPK. Inilah politik, publik disuguhi dagelan yang tidak lucu. Sudah saya duga, pansus ini ujungnya adalah tawar menawar posisi. Tidak lebih dari situ," pungkasnya.(yn)