JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin meminta pemerintah tidak 'ngotot' untuk mempertahankan presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional.

Sebab, kata Mahyudin, ambang batas tersebut dianggap sudah tidak ideal.

"Kalau semuanya ngotot-ngototan pastinya deadlock tidak selesai-selesai, jadi harus tarik ulur, harus ada kurang lebih. Dan pemerintah jangan terlalu kaku," kata Mahyudin di kediamannya Dharmawangsa X, Jakarta Selatan, Senin (26/6/2017).

Bila pun tetap presidential threshold 20 persen, lanjut Mahyudin, maka ambang batas Parlemennya (parliamentary threshold) diturunkan soal Daerah Pemilihan dan jumlah Daerah Pemilihan.

"Ya sedikit berdamai masalah dapil, jumlah dapil, saya kira kompromi saja. Apa sih yang ga bisa selesai dengan musyawarah mufakat. Jadi tidak perlu ada yang harus keras kepala, memaksakan kehendaknya," tukasnya.

Kendati demikian, Wakil Ketua MPR ini mengapresiasi adanya wacana Presiden Joko Widodo mengumpulkan para ketua umum partai menyusul buntunya pembahasan RUU Pemilu.

"Ya kalau Presiden mau begitu bagus juga, supaya ada jalan keluar tidak perlu deadlock," imbuhnya.(yn)