JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Tampaknya pemerintah semakin serius untuk mewujudkan rencana pemindahan ibukota Jakarta ke kota lain. Beredar kabar bahwa Palangkaraya yang akan menjadi ibukota baru. Namun rupanya kabar tersebut dibantah oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.
Dia mengaku bahwa pemerintah masih melakukan beberapa kajian tahap awal untuk mencari lokasi yang pas. “Masih studi awal mencari alternatif-alternatif,” kata Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).
Menurutnya, munculnya nama Kota Palangkaraya sebagai lokasi ibu kota baru, sejauh ini daerah tersebut merupakan wilayah yang paling cocok. Kendati demikian, ia menegaskan, sejumlah daerah lainnya pun dijadikan sebagai alternatif pemindahan ibu kota.
“Kita sedang cari alternatif tempat di samping Palangkaraya, tempat yang paling suitable, yang paling bagus. Yang apa begitu kan,” ujarnya.
Setelah lokasi alternatif sejumlah daerah lainnya telah ditemukan, maka kemudian Presiden yang akan memutuskan menentukan lokasi yang tepat sebagai ibu kota. “Kalau ini kan keputusan administratif, Presiden memutuskan. Keputusan jangka panjang, implikasinya gitu kan. Oleh karena itu, kita sedang cari tempat,” tambahnya.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga akan mendorong keterlibatan swasta membantu pendanaan rencana pemindahan ibu kota negara. Menurutnya, kajian pemindahan ibu kota akan diselesaikan pada tahun ini.
"Untuk pendanaan, kita akan dorong model PPP (public private partnership), jadi partisipasi swasta kita libatkan," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Senin (3/7).
Pemerintah memang melirik daerah di luar Pulau Jawa sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara. Hal ini mengingat ketersediaan lahan yang lebih memadai di luar Pulau Jawa. "Yang pasti di luar Pulau Jawa, kemungkinan besar di Pulau Kalimantan. Tapi spesifiknya di mana, itu yang akan difinalkan," ujarnya.
Rencana pemindahan ibu kota muncul kembali karena pemerintah menilai diperlukannya pembentukan pusat ekonomi baru. Sebab, Pulau Jawa dianggap terlalu mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia. Bila rencana tersebut benar-benar terealisasi, lanjut Bambang, beban Jakarta yang kini dianggap terlalu berat karena berperan ganda sebagai pusat pemerintahan, keuangan sekaligus pusat bisnis, dapat berkurang. (aim)
