JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai Pansus Angket KPK telah kehilangan ruh. Oleh karenanya, para anggota DPR yang menolak pansus diminta untuk bersuara lebih keras.

Semangat pansus, menurut Dahnil, lebih nyata sebagai langkah politik membela teman sejawat dan melakukan perlawanan terhadap upaya hukum KPK dalam kasus e-KTP.

"Karena pada kasus ini (e-KTP) diduga pada fakta persidangan banyak anggota DPR yang terlibat menerima uang korupsi E-KTP," kata Dahnil dalam pesan singkatnya, Jumat (7/7/2017).

Menurutnya, apa yang dilakukan DPR melalui Hak Angket merupakan upaya intervensi proses hukum yang sedang berlangsung, bukan upaya evaluasi perbaikan KPK.

"Jadi saran saya anggota DPR yang tidak bersepakat bersuaralah lebih keras jangan bersandiwara pura-pura menolak tapi membiarkan "aksi" intervensi terhadap proses hukum tersebut berlangsung terus menerus, dan ini terang adalah agenda perlawanan hukum," kata Dahnil.

Dahnil menambahkan, bila tujuannya ingin melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap KPK, pilihannya bukan hak Angket, tapi proses di DPR melalui Komisi III.

"Mereka bebas menguliti KPK, di tengah berbagi kelemahan dan buruknya kinerja KPK saat ini, yang bagi saya juga produk anggota DPR karena mereka yang memilih 5 komisioner tersebut," terangnya.

Apalagi kemudian muncul wacana untuk membubarkan KPK, bagi dirinya, tindakan ini berlebihan dan penuh dengan agenda melawan gerakan antikorupsi di Indonesia.

"KPK punya banyak kekurangan dan tentu punya kelebihan, maka semangat melakukan koreksi di KPK harus dimaksudkan untuk memperkuat lembaga anti rasuah tersebut, memperbaiki kelemahan-kelemahan,bukan justru melemahkan," tukasnya. (plt)