JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid, mendukung langkah Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, untuk menutup beberapa media sosial yang dinilai tidak kooperatif dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia menangkal konten berbau hoax, fake news, dan radikalisme dalam bentuk foto, tulisan hingga video.

“Kami meminta berbagai platform dan perusahaan media sosial untuk mendukung langkah pemerintah untuk menangkal berbagai berita hoax yang menyesatkan dan menimbulkan ketidaktentraman di masyarakat. Terorisme semakin mengancam dan membahayakan seluruh orang, dan perekrutan dilakukan melalui media sosial dan berbagai berita menyesatkan (hoax). Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang benar, bukan informasi yang provokatif," katanya saat dihubungi, Minggu (16/7/2017).

Menurutnya hingga saat ini masih banyak tersebar konten radikal di media internet, tidak hanya melalui website dan berita online, namun juga memakai media sosial seperti Facebook, Instagram dan Youtube.

Melalui media sosial, setiap harinya jaringan teroris bisa merekrut hingga 500 orang. Untuk itu, kami mendukung Langkah Pemerintah mengambil tindakan tegas membersihkan dunia maya dari konten radikalisme dan terorisme.

Meutya juga meminta kepada pemerintah untuk menyiapkan program literasi media kepada masyarakat khususnya anak-anak muda.

“Melalui literasi media masyarakat akan mampu menerjemahkankan berita yang diterima, sehingga kesalahpahaman tidak akan terjadi. Selain itu, masyarakat memahami sumber berita yang yang jelas validitasnya. Terakhir, masyarakat dapat menerima atau tidak isi berita tersebut dengan menggunakan logika," ucapnya.

Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara dalam Deklarasi Anti Radikalisme Perguruan Tinggi se-Jawa Barat di Unpad Bandung mengatakan jika perusahaan platform media sosial tidak melakukan perbaikan dalam hal penutupan akun radikal maka pemerintah akan menutup akses platform tersebut.

Terkait dengan Telegram, politikus Golkar ini dengar pencipta Telegram telah berjanji akan mengoreksi diri dan lebih kooperatif thdp langkah pemerintah dalam menangkal gerakan-gerakan radikal maupun konten negatif.

"Jika sudah ada komitmen dan telah menunjukan perbaikan sikap, saya rasa blokir untuk Telegram dapat dibuka kembali oleh pemerintah," tungkasnya. (icl)