JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan memperkirakan, penerimaan pajak pada APBN 2017 akan sulit dicapai sesuai target.

Indikatornya itu bisa terlihat, lanjut dia, tatkala Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan revisi asumsi terkait pertumbuhan Penerimaan Pajak dari 16% menjadi 13%.

Artinya, kata dia, ungkapan Sri Mulyani itu menjadi sinyal kuat tidak tercapainya target Penerimaan Pajak pada APBN Tahun Anggaran 2017.

"Hal tersebut menjadi penanda bahwa ada yang keliru dalam asumsi-asumsi dan target Penerimaan Pajak yang dipatok selama ini," ujar mantan wakil ketua Komisi VI DPR idi Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (24/7/2017).

Seperti diketahui, lanjut dia, dalam APBN 2017, target penerimaan pajak dipatok sebesar Rp 1.498,9 triliun atau naik 16,7 persen dibanding realisasi penerimaan pajak tahun 2016 sebesar Rp 1.284,9 triliun.

"Target tersebut sebetulnya kurang realistis sehingga akhirnya harus direvisi. Salahnya dimana? Hanya ada pada 2 kemungkinan, kebijakan dan kinerja di lapangan," ungkap legislator Dapil Jabar IV itu.

Diungkapkannya kembali, melencengnya realisasi terhadap target tidak kali ini saja terjadi, tapi sudah dari tahun ke tahun.

Meski arah kebijakan diganti dan disempurnakan, kata dia, tetap saja realisaasinya melenceng.

"Sehingga, sepertinya ini bukan lagi soal kebijakan saja, tapi lebih kepada soal kinerja lapangan yang ada di bawah komando Dirjen Pajak. Jelasnya, kinerja lapangan tidak berjalan maksimal sesuai target," sindir Heri.

Dia menerangkan, realisasi penerimaan pajak 2016 melenceng dari target APBN-P tahun anggaran 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun.

Selanjutnya, tambah dia, realisasi tahun 2015 sebesar Rp 1.285 triliun juga melenceng dari target APBN-P Tahun 2015 sebesar Rp 1.489,26 triliun.

"Melencengnya realisasi penerimaan pajak dari target menandakan ada kontra antara rancangan kebijakan dengan kinerja Penerimaan Pajak yang ada di APBN. Sehingga tidak aneh kemudian asumsi-asumsi yang ada, sering sekali direvisi, yang akhirnya mengganggu kredibilitas APBN," tandasnya.

Padahal, menurutnya, masalah sebetulnya sudah bisa dilacak, yaitu soal penurunan rasio pajak yang dianggap memberi gambaran umum dinamika antar waktu sebagai indikator awal kondisi perpajakan, sejak tahun 2014 sebesar 11.4% terus mengalami penurunan. Tahun 2015 sebesar 10.7% dan Tahun 2016 menjadi 10.3%.

"Situasi ini sebetulnya sudah terbaca tapi karena kinerja di lapangan dirasakan masih belum maksimal, maka penurunan realisasi dan rasio pajak menjadi lebih sulit dibendung," pungkasnya.(yn)