JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mochamad Hekal menilai, pemerintah abai terhadap keberpihakannya terhadap para petani. Terutama soal kebijakan pembelian harga gabah.

Demikian disampaikan Hekal saat menanggapi kasus penggerebekan gudang beras di Bekasi oleh Satgas Pangan, Kamis (20/7/2017) kemarin.

"Masyarakat kita sedang capek. Ekonomi lesu. Daya beli masyarakat menurun. Petani susah karena hasil pertaniannya terjual murah. Giliran masyarakat beli beras di pasar mahal. Ternyata yang nikmati perantara," kata ketua DPP Gerindra itu di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (24/07/2017).

Seharusnya, lanjut Hekal, pemerintah melakukan pengaturan kebijakan harga yang berpihak pada para petani.

"Kebijakan penentuan harga akhir konsumen harus dilakukan. Pemerintah harus bisa menakar, menerapkan dan mengendalikan harga di petani yang layak berapa, di distributor berapa, di konsumen berapa. Jadi semua wajar dan adil. Saya setuju dengan langkah Mendag untuk mendikte harga akhir konsumen. Itu harus kita dorong terus dan diperkuat," tegasnya.

Menurutnya, keberadaan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyangga itu sudah benar. Namun yang perlu adalah pemerintah dikte harga jual.

"Kalau beli Rp 5 ribu tapi bisa jual Rp 13 ribu - Rp 20 ribu ya seneng mereka (tengkulak)," ujarnya.

Diketahui, sebuah gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU) yang berada di Bekasi Jawa Barat, digerebek tim satgas pangan (20/7/2017) karena diduga melakukan pengopolosan beras subsidi menjadi beras kategori premium, untuk dijual kembali dengan harga yang mahal ke konsumen.

Dikabarkan juga alasan para petani lebih memilih menjual gabahnya kepada PT IBU, lantaran PT IBU melakukan pembelian gabah di tingkat petani sebesar Rp 4.900, angka tersebut jauh lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di tingkat petani yakni Rp 3.750 perkilogram.(yn)