Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Senin, 02 Mar 2015 - 15:52:37 WIB
Bagikan Berita ini :

Ungkap "Dana Siluman", Ahok Klaim Publik Respek Atas Tindakannya

9Ahok 2.jpg
Basuki Tjahaja Purnama (Sumber foto : Yunan Nasution/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Akibat konfik dengan DPRD, nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semakin santer dibicarakan orang. Ahok mengklaim langkahnya yang berani membongkar 'dana siluman' APBD DKI mendapat respek positif dari masyarakat.

"Ya saya rasa orang sudah semakin pintar," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).

Sebelumnya, puluhan masyarakat Jakarta yang menyuarakan aksinya saat car free day (CFD) kemarin memberikan dukungan kepada Ahok agar dapat melawan begal APBD 2015. Aksi itu dilakukan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2015) pagi.

"Orang bisa melihat bagaimana anggaran sebesar itu bisa muncul di APBD kan," tegas Ahok.

Diketahui, konflik antara Ahok dengan DPRD DKI ditenggarai adanya dugaan anggaran siluman di APBD DKI 2015. Anggaran siluman itu sebesar Rp 12,1 miliar dan diantaranya diperuntukan uninterruptible power supply (UPS) di beberapa sekolah di DKI Jakarta.(yn)

tag: #Ahok  #DPRD DKI  #Basuki Tjahaja Purnama  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...
Berita

Nilai Putusan MK Progresif, Ketua Komisi HAM DPR Sebut Legislator Perempuan Kini Punya Ruang Lebih Luas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga ...