Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Kamis, 05 Mar 2015 - 09:49:15 WIB
Bagikan Berita ini :

KPK Pertimbangkan Ajukan PK Atas Putusan Hakim Sarpin

79Sarpin Rizaldi (indra) (3).jpg
Hakim Sarpin Rizaldi (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi akan mempertimbangkan usulan peninjauan kembali (PK) atas putusan Hakim Sarpin Rizaldi yang memutuskan pencabutan status tersangka Komjen Pol Budi Gunawan terkait kasus gratifikasi.

"Terhadap usulan itu (PK) kami akan membahasnya di rapat pimpinan," ujar Johan Budi saat dihubungi awak media, Kamis (05/3/2015).

Seperti diketahui Pengadilan Negeri (PN) Jaksel resmi menolak upaya kasasi KPK atas putusan praperadilan yang memutus penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan (BG) tidak sah.

PN tidak dapat memproses upaya hukum KPK karena adanya Surat Edaran MA (SEMA) No 8/2011 yang menyebut, putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi merujuk pada Pasal 45A UU No 5/2004 tentang MA.

Sebagian kalangan dan juga pegawai internal KPK mendesak pimpinan lembaga antikorupsi itu untuk mengambil langkah PK atas putusan PN Jaksel yang menyatakan KPK tidak berwenang menyediki kasus Budi Gunawan dan tidak sah status tersangka Budi Gunawan.(yn)

tag: #Sarpin Rizaldi  #KPK  #Budi Gunawan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...