JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia, mengaku sudah menduga Setya Novanto bakal mangkir dari pemanggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (11/9/2017).
"Seperti yang sudah kita duga, SN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa (Sekjen Golkar) Idrus Marham berkali-kali dalam dua hari kemarin memastikan bahwa SN akan memenuhi panggilan itu," kata Doli kepada wartawan.
Dirinya mendapat informasi bahwa kemarin dan hari-hari sebelumnya kesehatan Ketua Umum Partai Golkar itu baik-baik saja, bahkan hadir di beberapa pertemuan dan undangan. "Bila benar, kalau hari ini tiba-tiba sakit, apalagi sakitnya tiba-tiba jadi banyak, seperti yang dikabarkan terkena secara bersamaan vertigo, gula, ginjal, dan jantung, kita juga semua prihatin," kata Doli.
Menurutnya, biasanya kalau orang terkena sakit berat-berat sekaligus seperti itu, akan susah mengerjakan sesuatu, apalagi mengemban amanah sebesar memimpin partai sebesar Golkar. "Jadi, sekali lagi apabila benar sakit, sebaiknya SN meletakkan jabatan dan mundur sebagai Ketua Umum. Dalam bahasa AD/ART itu masuk kategori 'berhalangan tetap' namanya. Kita ikhlaskan SN untuk fokus menghadapi sakitnya dan kasus hukumnya," kata Doli.
Namun Doli mengatakan, jika sakit itu dibuat-buat dan cuma cari alasan untuk mangkir diperiksa KPK, saya kira itu perbuatan yang tercela, tidak taat hukum, dan bagian dari menghambat proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. "Dan itu akan semakin menambah malu muka Golkar, karena dianggap tidak menghargai proses hukum. Kita percayakan sepenuhnya kepada KPK untuk mengambil langkah hukum berikutnya, termasuk memastikan SN sakit benaran atau pura-pura sakit, agar publik juga tahu bahwa yang disampaikan Idrus kemarin bahwa SN akan datang adalah hoax," katanya.
Doli menduga ada yang janggal saat Idrus Marham, didampingi Ketua DPP Golkar yang datang menyampaikan keterangan sakit Setya Novanto ke KPK. "Sebagai apa mereka hadir di sana? Sebagai kuasa hukumnya SN? Apa hubungannya kasus SN dengan Idrus Marham? Kasus e-KTP ini tuduhannya kepada SN pribadi atau bersama Idrus Marham atau terhadap Golkar? Kenapa jadi institusi Golkar dibawa-bawa dan ditempatkan berhadapan dengan KPK? Apakah kehadiran Idrus Marham dkk merupakan putusan resmi institusi partai? Jangan sampai ada kecurigaan di publik bahwa Golkar secara institusi juga terlibat dan menerima aliran korupsi e-KTP itu," kata Doli. (aim)
