JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi I DPR Sukamta mendorong Pemerintah Indonesia segera menyusun kebijakan satelit nasional. Sejalan dengan hal itu, Sukamta juga mengapresiasi kerja keras PT Telkom Indonesia (Tbk) yang berhasil memulihkan konektivitas ribuan ATM pascagangguan pada Satelit Telkom-1.

"Kita perlu memberi apresiasi kepada Telkom yang telah bekerja untuk memulihkan ribuan ATM dan konektivitas yang sempat offline akibat Satelit Telkom 1 mengalami anomali ke luar dari orbit 2 pekan lalu. Itu artinya kebutuhan dan kepentingan masyarakat bisa terlayani kembali secara normal," kata Sukamta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2017).

Sejalan dengan hal itu, Sukamta menilai sudah saatnya Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan satelit nasional secara menyeluruh. Ini terkait dengan ketahanan dan kedaulatan di udara yang batas kedaulatannya diusulkan dibatasi hingga atau sampai ketinggian 110 km atau lebih kurang 360.000 kaki pada sidang UNCOPUOS (United Nations Committe on Peaceful Uses of Outer Space) tahun 2016 di Wiena, Austria.

Sekretaris Fraksi PKS ini menambahkan, kebijakan satelit nasional akan mengatur tentang kepemilikan orbit Indonesia, industri satelit, serta kepemilikan dan layanan satelit. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan ketergantungan terhadap negara lain dapat diminimalisasi.

"Kita ingin ada kemandirian dalam pengelolaan udara dan aerospace. Bahkan ke depannya kita harus mampu membangkitkan industri negara kita sehingga bisa ekspansi ke negara-negara lain," katanya.

Sementara itu, menyinggung slot orbit satelit, Sukamta menegaskan, pemerintah harus melakukan langkah pengamanan. Yang paling mendesak, lanjut dia, adalah pengamanan slot orbit 108 derajat Bujur Timur.

"Bahaya kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo tidak gerak cepat, bisa lepas orbit ini," tambahnya. (plt)