Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Minggu, 17 Sep 2017 - 18:35:48 WIB
Bagikan Berita ini :

Aneh, Ide Pembubaran Kodim/Koramil Muncul Jelang Peringatan G30S PKI

97sufmidasco.jpg
Sufmi Dasco Ahmad (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, merebaknya tuntutan pembubaran Kodim dan Koramil akhir-akhir ini harus ditolak dengan tegas.

Terlebih, hembusan itu datang tiap kali negeri ini akan memperingati tragedi kemanusian G30S/PKI pada 30 Sptember nanti

"Saya heran isu ini selalu muncul menjelang peringatan G 30 S/PKI yang jatuh pada tanggal 30 September setiap tahun," ujar Dasco dalam siaran persnya, Minggu (17/9/2017).

Menurutnya, ide pembubaran Kodim dan Koramil sangat ahistoris.

"Perjalanan sejarah bangsa ini membuktikan bahwa kita bisa bertahan sebagai sebuah bangsa besar justru karena keberadaan dua institusi tersebut," tandas Dasco.

Untuk itu, ucap dia, keberadaan Kodim dan Koramil harus dipertahankan.

"Karena itu konsep terbaik pertahanan yang kita miliki dan bahkan menjadi acuan negara-negara lain," ungkap Anggota Komisi III DPR itu.

Menurutnya, di tengah kemajuan teknologi militer yang belum tentu bisa diikuti terus.

"Konsep manunggalnya rakyat dan TNI memang pilihan yang terbaik dan itu hanya bisa diterapkan kalau kita masih punya Kodim dan Koramil. Apalagi jumlah penduduk kita adalah nomor empat terbesar di dunia," tandasnya.

Ia kembali menegaskan, sejak reformasi 1998, ide pembubaran Kodim dan Koramil gencar dikemukakan, tapi hingga saat ini tidak pernah ada kajian ilmiah yang mendukungnya.

"Terus-terang saya khawatir dengan kadar nasionalisme orang-orang yang mengusulkan hal tersebut," sindirnya

Sebelumnya, sempat diberitakan, wacana pembubaran satuan teritorial pertama kali diungkapkan mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen (Purn) yang saat ini menjabat Gubernur Lemhanas Agus Widjojo.

“Kodim dan Koramil tidak memiliki fungsi pertahanan di daerah. Kerja mereka tidak ada. Semua tanggung jawab teritorial lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah setempat,” kata Agus dalam diskusi reformasi TNI di Jakarta.

Olehn karena itu, penghapusan tersebut, ujar Agus, sejalan dengan reformasi TNI untuk tidak lagi terlibat dalam politik dengan memusatkan perhatian pada peran pertahanan nasional dan tak lagi terlibat dalam masalah keamanan dalam negeri.(yn)

tag: #pki  #tni  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...