KPK Diminta Periksa Luhut Soal Reklamasi Teluk Jakarta
Oleh Ferdiansyah pada hari Senin, 09 Okt 2017 - 07:03:11 WIB

Bagikan Berita ini :

5(KabinetKerja)LuhutIV.jpg
Sumber foto : Dokumen TeropongSenayan
Luhut Binsar Pandjaitan


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), mencabut keputusan penghentian sementara proyek 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta mengandung kontroversi. Pasalnya, moratorium yang diterapkan sebelumnya berdasarkan pertimbangan rasional yang matang, namun dicabut begitu saja tanpa alasan konkret.

Sekjen Majelis Sinergi Kalam – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (Masika-ICMI), Ismail Rumadan, menyayangkan dan merasa heran atas tindakan Luhut yang terkesan selalu memaksa untuk mendukung proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“KPK perlu memeriksa Menteri Luhut, sebab dipertanyakan apa motivasi di balik pencabutan mortorium tersebut. Padahal moraturium belum sampai setahun,” ujar Ismail dalam keterangan persnya, Minggu (8/10/2017).

Selama ini, kata Ismail, Luhut memang terlihat selalu pro terhadap proyek yang sudah terbukti merusak lingkungan tersebut, sebagaimana yang pernah ditegaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sampai-sampai, sambung dia, Luhut sempat terlihat gusar saat Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anis Baswedan, hendak menghentikan proyek yang masih simpang siur perizinannya tersebut.

Sampai saat ini, menurut Ismail, Luhut mengeluarkan keputusan tanpa penjelasan rasional kepada masyarakat mengenai pencabutan moratorium pulau reklamasi yang dikeluarkannya. Padahal, moratorium itu dulunya dibuat dengan kesepakatan empat kementerian, Kemenko Maritim, KKP, Kementerian LKH, dan Kementerian ATR.

“Moratorium itu dulu dibuat oleh Bapak Rizal Ramli dengan pertimbangan masalah hukum dan masalah lingkungan akibat kegiatan reklamasi. Jadi itu sudah tepat dan berdasar,” tegas Ismail yang juga merupakan Dekan Fakutas Hukum Universitas Nasional.

Masika-ICMI menilai Luhut perlu menjelaskan rasionalisasi kebijakannya atau aparat penegak hukum perlu memeriksa motif di belakang manuver yang dilakukan Luhut tersebut. (Rep/icl)

 

Tanggapan Anda atas berita ini?
TSPOLING

Pembaca TeropongSenayan Yth

Dua pasangan calon (paslon) Pilpres 2019 telah mendaftar ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Jumat (10/8/2018). Kedua paslon itu adalah Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jokowi-Maruf didukung oleh sembilan partai. Yakni PDIP, Partai Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, PKB, PSI,Perindo, dan PKPI. Sedangkan Prabowo-Sandiaga didukung oleh empat partai. Yakni Partai Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat.

Dua cawapres, yakni Maruf Amin dan Sandiaga Uno disebut-sebut turut menentukan kemenangan sang capres pada 2019 nanti. Tentu, baik Maruf maupun Sandiaga memiliki kelebihan masing-masing, yang akan diekplorasi habis-habisan guna menarik simpati pemilih.

Nah, jika pilpres dilaksanakan hari ini, siapa yang akan Anda pilih:

  • 1.Joko Widodo-Maruf Amin
  • 2.Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
LIHAT HASIL POLING
TSTRENDING