Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Selasa, 17 Okt 2017 - 15:57:28 WIB
Bagikan Berita ini :

Jokowi-JK Gagal Tunaikan Janji Turunkan Harga Gas

68Jokowigarukkepala.jpg
Joko Widodo (Jokowi ) dan Jusuf Kalla (JK) (Sumber foto : Dokumen TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VII DPR RI, Harry Poernomo mengatakan, tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi ) dan Jusuf Kalla (JK) masih menyisakan sejumlah permasalahan terutama di sektor minyak dan gas (Migas).

Misalnya, lanjut dia, harga gas tinggi yang membuat produsen pupuk menjerit menjadi satu permasalahan besar yang harus diselesaikan oleh Presiden Jokowi saat ini.

"Di sektor migas Jokowi gagal. Termasuk pembangunan infrastruktur migasnya, sama sekali belum atau tidak kemajuan. Kalaupun ada, merupakan penyelesaian dari kelanjutan program pemerintah sebelumnya," sindir politikus Gerindra itu di Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Selain itu, terangnya, janji Pemerintah Jokowi untuk turunkan harga gas juga tidak kunjung terwujud. Infrastruktur migas, lanjutnya tidak pula bertambah di era Presiden Jokowi.

"Karena seharusnya kegiatan migas sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar, tidak ada subsidi. Pembangunan infrastrukturnya juga demikian. Harusnya dilakukan oleh pemerintah," tandas dia. (icl)

tag: #jokowijk  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...