JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kejadian Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak diberikan informasi teranyar soal harga beras setelah operasi pasar dilakukan pemerintah dinilai sebagai bukti Kabinet Kerja Jokowi tidak solid.

Hal itu diutarakan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.

"Jangan sampai publik menilai bahwa kabinet kerja kurang solid hanya karena adanya kesan para menteri tak bisa berkoordinasi dan bersinergi satu dengan lainnya," kata Siti kepada TeropongSenayan, Senin (16/3/2015).

Seharusnya, lanjut dia, kinerja menteri bisa dipantau melalui Sekretariat Kabinet. Melalui rapat kabinet, para menteri harus melaporkan capaian kerjanya. Presiden pun, ujar Siti, bisa menanyakan langsung ke pembantunya itu terkait dengan isu aktual yang sedang dihadapi rakyat.

"Masalah kenaikan bahan-bahan pokok seperti beras, misalnya, ini mestinya menjadi fokus dan dipertanyakan di sidang kabinet (terbatas ataupun tidak), sehingga Presiden mendapatkan info aktual dan faktual," imbuhnya.

Siti mengungkapkan, sejak Kabinet Kerja diumumkan, Jokowi sudah menegaskan bahwa para menterinya harus melaksanakan program yang telah direncanakan presiden, bukan agenda masing-masing menteri.

"Bila ini dipatuhi oleh menteri, mestinya presiden tidak boleh missed (ketinggalan informasi, red) tentang isu-isu krusial, apalagi itu terkait dengan kebutuhan mendasar rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam rapat kabinet terbatas, Presiden Joko Widodo menyindir para menteri yang tak melaporkan perkembangan harga beras. Setelah operasi pasar dan penggelontoran beras miskin kurang lebih tiga pekan lalu, belum ada menteri yang melaporkan kepadanya mengenai perkembangan harga beras di pasar.

"Kemarin saya cek sendiri, orang-orang saya mengenai ini dan hasilnya akan saya sampaikan sore ini. Meski ini terbalik, mestinya saya dilapori. Tapi saya akan menyampaikan karena saya tunggu-tunggu tidak ada yang lapor," kata Jokowi di Istana Bogor, Minggu (15/3/2015).(yn)