Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Kamis, 02 Nov 2017 - 06:36:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Giliran FPPP Usulkan Revisi UU Ormas

38AB.jpg
Achmad Baidowi (Sumber foto : istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengungkapkan, fraksinya akan mengusulkan revisi Undang-undang hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

"Nanti pada masa sidang berikut pada kesempatan pertama akan diajukan naskah akademiknya," terang Politikus PPP itu di Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Diungkapkannya lagi, saat ini fraksinya masih menyelesaikan draft rancangan undang-undang revisi. Salah satunya dengan mengundang stakeholder-stakeholder terkait.

Dijelaskannya, ada beberapa poin yang ingin ditekankan PPP dalam revisi UU Ormas tersebut.

"Unsur pengadilan agar tetap dimasukan dalam UU Ormas, besaran sanksi pidana, lalu pihak penafsir Pancasila siapa," papar dia.

Baidowi menambahkan, dengan draft usulan revisi tersebut nantinya maka revisi UU Ormas menjadi inisiatif DPR.

Sebelumnya Fraksi PPP menargetkan revisi UU tersebut masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2018.

Sebab peluang revisi masuk prolegnas prioritas 2018 masih terbuka karena sedang disusun oleh Badan Legislasi. (icl)

tag: #ormas  #ormas-islam  #ppp  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Politisi NasDem Ahmad Sahroni Sesalkan Penundaan Pengesahan RUU PKS

Oleh windarto
pada hari Minggu, 05 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyesalkan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional ...
Berita

Pengamat Ini Sebut Indonesia Tak Pernah Sungguh-sungguh Reformasi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Direktur Eksekutif Government and Political Studies (GPS), Gde Siriana Yusuf, menilai reformasi yang dibangun pasca jatuhnya rezim Soeharto hingga kini tak pernah ...