Berita
Oleh M Anwar pada hari Senin, 13 Nov 2017 - 13:51:51 WIB
Bagikan Berita ini :

Divonis 5 Tahun Penjara, Begini 'Curhatan' Miryam

76Miryam-sedih.jpg
Miryam S Haryani (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Miryam S Haryani mengaku keberatan atas divonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada dirinya. Ia dinyatakan terbukti bersalah memberikan keterangan palsu di persidangan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Kan saya sejak pertama sudah katakan jangankan jadi terdakwa atau terpidana, jadi tersangka saja sejak awal saya keberatan tapi saya menghormati proses hukum karena ini proses pengadilan. Karena ada jalan lain, saya sama tim lawyer, akan berpikir dalam waktu 7 hari untuk banding atau tidaknya," kata Miryam usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2017).

"Jangankan vonis 5 tahun, jadi tersangka saja saya keberatan," tegasnya.

Miryam menyatakan, dia kembali mengalami proses tidak enak dengan vonis 5 tahun tersebut seperti saat diperiksa KPK. Dia mengaku hanya mengungkapkan pengalamannya saat pemeriksaan di persidangan.

"Saya mengalami penyidikan seperti awal, saya mengalami hal tidak baik oleh penyidik KPK. Saya ditekan, diintimidasi oleh saudara Novel Baswedan. Saya katakan itu di pengadilan, apa yang saya rasa saya ungkapkan di pengadilan, kalau saya mengungkapkan itu kesalahan, saya nggak tahu," beber politikus Hanura itu.

Dia juga keberatan jika video pemeriksaannya menjadi alat bukti. Menurutnya durasi 2 menit yang dijadikan alat bukti itu tidak menggambarkan keseluruhan pemeriksaannya.

"Saya sudah protes berapa kali, video itu cuma 2 menit. Sedangkan saksi-saksi dari penyidik itu juga bilang Bu Miryam diperiksa 7-8 jam. Kenapa nggak dibuka 7-8 jam. Jadi tidak harus mulut saya yang ngomong saya terancam atau tidak. Itu dibuka aja dari awal," tegasnya.

Ketika ditanya soal aliran dana, Miryam menyebut dia hanya hanya dikenakan pasal tunggal yaitu pasal tentang memberi keterangan palsu.

"Saya dikenakan pasal tunggal 22, clear tidak terjadi. Saksi juga tidak mengatakan begitu. Pertimbangan kan pertimbangan (majelis hakim) itu, Saksi tidak mengatakan begitu (aliran dana)," beber Miryam.

Dengan nada meninggi Miryam kembali menegaskan dirinya dikenakan pasal tentang memberi keterangan tidak benar. Dia kemudian menuding penyidik Novel Baswedan juga memberikan keterangan tidak benar.

"Perlu saya sampaikan pasal tunggal 22, memberikan keterangan tidak benar, ada 1 penyidik memberikan keterangan tidak benar Novel Baswedan. Saya akan kejar kemanapun," tutupnya.

Sebelumnya, majelis hakim memutus Miryam dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim menyatakan Miryam terbukti memberikan keterangan tidak benar di persidangan.

Majelis hakim menyatakan keterangan Miryam soal merasa ditekan dan diancam penyidik KPK tidak terbukti. Pasalnya saat dikonfrontir dengan 3 penyidik KPK yaitu Irwan, Ambarita Damanik, dan Novel, Miryam diketahui diberikan kesempatan untuk membaca, mengoreksi, memparaf, dan menandatangani berita acara pemeriksaannya (BAP).

Majelis juga menyebut keterangan Miryam yang membantah soal penerimaan uang dari terdakwa kasus e-KTP Sugiharto adalah tidak benar. Dari fakta persidangan diketahui uang itu disebut diterima staf Miryam, dan diserahkan di rumah Miryam.

"Keterangan terdakwa Miryam yang membantah adalah berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan Irman, Sugiharto, Yosep Sumartono, dan Vidi Gunawan. Miryam menerima uang sebanyak empat kali, USD 500 ribu, USD 100 ribu, Rp 5 miliar dan Rp 1 miliar di mana diantar ke rumah terdakwa Miryam di Tanjung Barat dan Rp 1 miliar diserahkan Yosep pada asisten pribadi terdakwa. Sehingga bantahan itu tidak punya alasan hukum," jelas hakim Anwar.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Miryam terbukti melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.(yn)

tag: #miryam-haryani  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Pemerintah Tak Ada Wacana Atur Jam Warung Madura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 29 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemerintah melalui Kemenkop UKM menegaskan tidak pernah melarang warung Madura untuk beroperasi selama 24 jam. Pemerintah juga memastikan tidak ada rencana untuk mengatur ...
Berita

Sidang PHPU Pileg, Bawaslu Siapkan Laporan Ini

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku tidak memiliki persiapan khsusus menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, posisi Bawaslu dalam perkara PHPU ...