Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Kamis, 30 Nov 2017 - 09:48:16 WIB
Bagikan Berita ini :

Biaya Pengamanan Pilkada Rp 2,7 Triliun, Komisi II Nilai Masih Wajar

11zainudin-amali.jpg
Zainudin Amali (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menilai, anggaran pengamanan Pilkada serentak 2018 sebesar Rp 2,7 triliun yang diajukan kepolisian masih wajar.

"171 tempat untuk melakukan pilkada, 17 gubernur dan sisanya itu adalah kabupaten dan kota, bupati dan walikota itu saya kira satu wilayah yang cukup luas," ujar Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Amali menerangkan, dalam gelaran Pilkada 2018 nanti, ada wilayah yang besar seperti Jawa Timur, Jawa barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan yang harus diamankan sehingga menyedot dana yang cukup besar.

"Saya kira anggaran yang seperti itu menurut kami tidak ada masalah karena jangkauan pengamanan itu merata, luas seluruh Indonesia bahkan kemungkinan ada kejadian di tempat lain," jelasnya.

Selain itu juga, jumlah daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah mencakup seluruh wilayah Indonesia sehingga dibutuhkan bantuan personil keamanan dari daerah lain yang tidak menggelar Pilkada.

"Ini akan sulit pergerakan anggota untuk dipindahkan atau yang kita kenal isitilah BKO karena ini tempatnya untuk 2018 ini memang jumlahnya lebih sedikit dari 2015 karena 171 dibanding 269 ketika itu, tetapi jangkauan kemudian penyebarannya ini lebih tersebar di seluruh Indonesia. Itu yang kenapa 2018 ini lebih besar tantangannya dan Bawaslu kemarin itu sudah indeks kerawanan pemilu KPU," tandas Ketua DPP Partai Golkar itu.(yn)

tag: #amali  #pilkada-serentak-2018  #wakilrakyat  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...