TANJUNGPINANG (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua MPR EE. Mangindaan menilai, masyarakat di wilayah perbatasan dengan negara lain merupakan benteng Pancasila. Karena itu, harus ada perhatian penuh untuk masyarakat perbatasan dalam rangka menjaga Pancasila.
Penegasan itu pula yang disampaikan Mangindaan saat berkunjung ke Tanjungpinang, Kepulauan Ria (Kepri) yang termasuk kawasan perbatasan. "Karena benteng Pancasila ada di perbatasan," kata Mangindaan dalam pertemuan delegasi MPR RI dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Senin (11/12/2017).
Hadir dalam pertemuan itu Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Drs Robert Simbolon, Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi, Danlantamal IV Laksamana Pertama Ribut Eko S, Danlanud Kol Pnb Moh Dadan, Kasrem 033 Wira Pratama Kol Inf Martin SM Turnip, serta perwakilan Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Imigrasi.
Mangindaan menjelaskan, kunjungan kerja MPR itu merupakan bentuk perhatian kepada daerah perbatasan. Karena itu, MPR tidak hanya mengunjungi wilayah Kepri, tapi juga daerah lainnya yang ada di perbatasan dengan negara lain.
"Kami memantau dan mendengar permasalahan di daerah perbatasan," kata Mangindaan yang juga anggota Komisi II DPR ini.
Menurut Mangindaan, Indonesia yang secara geografis berbatasan dengan 10 negara perlu mendapat perhatian karena posisinya yang strategis dan penting. "Selain menjadi batas wilayah kedaulatan, daerah perbatasan menjadi wilayah yang mencerminkan halaman depan atau beranda dari wilayah kedaulatan Indonesia yang harus indah dan berketahanan," paparnya.
Hal utama yang dihadapi pada semua daerah perbatasan di Indonesia, sambung Mangindaan, antara lain masalah keamanan, kesejahteraan, serta kurangnya infrastruktur dasar sosial. Padahal, lesejahteraan dan keamanan ibarat dua sisi dalam satu mata uang.
Tanpa kesejahteraan maka keamanan tidak tercapai. Tanpa keamanan, kesejahteraan juga sult dicapai.
"Dalam rangka wilayah perbatasan agar senantiasa mengacu pada keutuhan negara Republik Indonesia. Ini yang menjadi fokus MPR karena tugas MPR yaitu memastikan NKRI ini tetap utuh," kata politisi Partai Demokrat ini.
Mangindaan menambahkan, di samping kesejahteraan, hal lain yang diperlukan adalah dukungan TNI untuk mengawal keutuhan NKRI baik dalam konsep pertahanan maupun teritorial. Sedangkan peran kepolisian diperlukan dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan penegakan hukum.
Upaya untuk menjaga ideologi di perbatasan juga membutuhkan peran para tokoh masyarakat, rohaniwan, budayawan, unsur lainnya, serta pemerintah sendiri. Semuanya penting bagi mewujudkan kehidupan di masyarakat maju dan sejahtera.
"Kalau boleh saya menyebutkan masyarakat di perbatasan adalah benteng Pancasila. Oleh karena itu perhatian kita harus betul-betul penuh menjaga keutuhan negara kesatuan dimana benteng Pancasila ada di daerah perbatasan," pungkasnya.(yn)
