Zoom
Oleh Sahlan Ake pada hari Rabu, 25 Mar 2015 - 08:59:53 WIB
Bagikan Berita ini :
Pengesahan Kubu Ancol

LIPI Kecewa Menkumham Berpihak dan tidak Netral

46Untitled1.jpg
Siti Zuhro (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro kecewa atas keputusan Menkumham yang terlihat tidak netral dan berpihak. Dengan mengesahkan kepengurusan Golkar Munas Ancol, terlihat bahwa Menkumham Yasonna Laoly sulit untuk disebut tidak berpihak.

"Menkumham yang seharusnya independen dalam melaksanakan tugasnya, ternyata sulit untuk tidak berpihak. Ini yang setidak-tidaknya dibaca oleh publik," kata Zuhro kepada TeropongSenayan,di Jakarta, Rabu (25/03/2015).

Seharusnya kata Zuhro, pemerintah dalam hal ini Menkumham harus cermat dan tepat dalam membuat keputusan, khususnya dalam mengesahkan partai yang sedang dilanda konflik. Pertimbangan hukum harus dikedepankan.

Sesuai dengan namanya, jelas Zuhro, Menkumham dalam membuat kebijakan mestinya mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

"Kumham harus mempertimbangkan implikasi dari setiap keputusannya, baik dari perspektif hukum maupun politik," imbuhnya.

Zuhro mempertayakan apakah keputusannya tersebut memenuhi asas keadilan, obyektivitas, proporsionalitas, dan profesionalitas? Bila kebijakan Menkumham tersebut menimbulkan resistensi, lantas apa yang salah?.

"Yang jelas nasib partai yang berkonflik makin tak jelas. Ketidakjelasan ini ditambah dengan keputusan Menkumham yang dianggap intervensi, memihak salah satu kubu," ungkapnya, menandaskan. (iy)

tag: #menkumham  #yasonna laoly  #lipi  #konflik golkar  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...