Berita
Oleh Sahlan pada hari Rabu, 25 Mar 2015 - 12:56:44 WIB
Bagikan Berita ini :
Konflik Golkar

Dicopot dari Wakil Ketua MPR, Mahyudin: Apa Salah Saya

47Untitled1.jpg
Mahyudin (Sumber foto : Sahlan/ TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politisi Golkar Mahyudin merasa kesal atas pencopotannya sebagai Wakil Ketua MPR. Sebab, ia merasa tidak bersalah meskipun 'melawan' Golkar versi Munas Bali, dengan mendukung keputusan pemerintah.

Ia pun tidak menyana, dengan pindah ke kubu Agung Laksono, ia akan kehilangan jabatan strategisnya itu.

"Apa salah saya mendukung keputusan pemerintah, saya mendukung yang punya legalitas formal. Jangan dikembangkan," katanya, kesal, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/03/2015).

Ia juga minta agar Golkar tidak main copot mencopot dan pecat memecat.

"Golkar lebih baik berbenah. Jangan kader diseret ke perpecahan, kayak mau perang. Saya bingung. Cukup diselesaikan secara hukum," jelasnya.

Mahyudin mengatakan, jika alasannya dirinya dicopot karena merapat ke Agung Laksono merupakan alasan yang tidak logis.

"Jangan diseret kubua-kubuan, siapa legitimasi dari pemerintah," katanya.

Mahyudin mengungkapkan, secara internal, pergantian pimpinan MPR semuanya ada aturannya. Di MPR sendiri ada atura UU MD3 dan Tata Tertib. Wakil MPR bisa diganti karena berhenti atau diberhentikan

"Diberhentikan harus diberhentikan dari keanggotaan DPR/MPR. Kalau dicopot seperti ketua komisi enggak bisa, karena hasil musyawarah mufakat, divoting dan dilantik, dan diatur lima tahun," ungkapnya. (Iy)

tag: #konflik golkar  #mahyudin  #wakil ketua mpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...