Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Rabu, 25 Mar 2015 - 15:57:35 WIB
Bagikan Berita ini :
Calon Kapolri

PDIP 'Keukeuh' Minta Jokowi Jelaskan Kenapa Gagal Lantik BG

49Untitled.jpg
Trimedya Panjaitan (Sumber foto : istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi III DPR RI tetap akan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan alasan tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan.

Ia melihat pelantikan Budi Gunawan seharusnya bisa dilakukan. Mengingat, putusan Praperadilan di PN Jaksel memutuskan bahwa Budi Gunawan tidak bersalah atas tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus gratifikasi.

"Kami dalam posisi tetap minta dijelaskan dulu kenapa (Budi Gunawan) tidak jadi dilantik," ujar Trimedya Panjaitan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Meski demikian, Trimedya menegaskan pergantian Budi Gunawan sebagai calon Kapolri ke Komjen Pol Badrodin Haiti tidak menjadi masalah. Hanya saja tetap harus melalui prosedur dan proses tata negara dalam pemilihan Kapolri tersebut.

"Ini menyangkut tata negara. Itu hak preogratif Presiden, tapi ada kewenangan DPR, persetujuan DPR," jelasnya.

Seperti diketahui Presiden Jokowi tidak jadi melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri karena melihat situasi masyarakat genting meskipun Budi Gunawan sudah menjalankan uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Setelah itu Presiden, mengajukan nama baru sebagai calon Kapolri yaitu Komjen Pol Badroedin Haiti. (Iy)

tag: #calon kapolri  #komisi iii dpr  #budi gunawan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...
Berita

Nilai Putusan MK Progresif, Ketua Komisi HAM DPR Sebut Legislator Perempuan Kini Punya Ruang Lebih Luas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga ...