Pelan dan lembut, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto akhirnya memilih berseberangan dengan kepentingan politik Jokowi dan PDIP di Pilkada 2018.

Airlanggi yang naik pamor, menduduki kursi panas Golkar atas restu Istana, ternyata berbelok dan menyusun kekuatan. Langkah politik itu dinilai licik dan menusuk dari belakang.

Sebagai Ketum Golkar dan sekaligus anggota kabinet Jokowi, Airlangga bertindak nekat mendukung Letjen Edy Rahmayadi di Pilgub Sumatera Utara.

Keputusan mendadak itu membuat Jokowi dan PDIP kian terpuruk dan galau menghadapi Edy yang didukung oleh partai oposisi (PAN, Gerindra dan PKS).

Lantas untuk apa Istana bersusah payah menjadikan Airlangga sebagai Ketum Golkar, bila hasilnya berujung pengkhianatan? Deal politik yang telah dibangun menjadi sia-sia.

Sah saja di arena Pilkada, koalisi lintas partai berlangsung dinamis dan bebas untuk mengusung figur manapun. Tidak ada aturan dan kesepakatan politik yang membatasi.

Tetapi, secara etika dan kepentingan konsolidasi jelang Pilpres 2019, sikap Golkar menyebrang ke kubu oposisi untuk mengusung Edy Rahmayadi adalah fatal.

Dari sisi kalkulasi politik, tindakan Golkar jelas berakibat merugikan Jokowi dan PDIP. Sebab bila Edy meraih kemenangan, sudah pasti memberi energi politik bagi kubu oposisi (PAN, PKS dan Gerindra).

Hal serupa juga terjadi di Pilkada Maluku, dimana Golkar memilih mengusung petahana untuk berhadapan dengan figur yang didukung oleh PDIP.

Sikap Golkar yang kontra dengan kepentingan Jokowi dan PDIP dapat ditafsikan sebagai bentuk perlawanan. Airlangga tampaknya, dengan jeli memanfaatkan situasi itu sebagai pemanasan untuk lepas dari ikatan koalisi.

Terlebih Airlangga menyadari bahwa Jokowi tidak akan memungutnya sebagai cawapres. Maka kini saat yang tepat untuk pelan-pelan mundur dari koalisi.

Pengkhianatan itu sudah terbaca oleh Jokowi dan PDIP. Munculnya ancaman mencopot Airlangga dari kabinet memberi sinyal bahwa Istana mulai meragukan komitmen Airlangga dan Golkar.

Apalagi rekam jejak Golkar terkenal sangat lihai dalam memerebut pelung kekuasaan. Untuk sementara berpura-pura mesra dengan Jokowi, namun di balik layar mengatur strategis, melakukan pembusukan.

Lihat saja nanti, bila PDIP mengalami kekalahan telak di sejumlah daerah strategis, termasuk Pilgub Sumut, maka sangat membuat Jokowi dan PDIP terjepit. Agenda konsolidasi nasional mereka jadi kacau-balau.

Hal itu sesungguhnya yang diinginkan oleh Golkar, apalagi jarak waktu Pilgub dengan Pilpres sangat dekat. Tentu mudah untuk kabur dari kontrol kekuasaan Jokowi.

Sekali lagi, elite Golkar emang mirip belut yang licin, membuat Jokowi telah terjebak dan tertipu. Lakon dan politik mereka tidak bisa ditebak, namanya juga politik licik.

Kecuali bila Jokowi dan PDIP sudah mengantongi ihwal dugaan skandal penggelapan pajak perusahan milik Airlangga. Maka Golkar yang berwatak belut terpaksa tetap memilih jinak dan manut pada Istana.

Pertunjukan politik tipu-tipu dan saling menyandera di perhelatan Pilkada 2018, tak ubahnya panggung komedi politik. Demi lezatnya kekuasaan, rela berakrobat dihadapan rakyat. Memalukan!(*)

Penulis adalah Faizal Assegaf, Ketua Progres 98

TeropongKita adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongKita menjadi tanggung jawab Penulis.