JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Aksi marah-marah La Nyalla Mattalitti setelah gagal di usung Partai Gerindra sebagai Calon Gubernur di Pilkada Jawa Timur 2018 mengundang reaksi keras dari kader Partai Gerindra.

‎Tidak sedikit yang menganggap manuver dan nyanyian La Nyalla tersebut kental nuansa politis dan telah ditunggangi oleh lawan-lawan politik Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto.

Bahkan, sebagian dari mereka mengaku kaget saat pertama kali mendengar pernyataan La Nyalla, yang disampaikan melalui sebuah panggung resmi konfrensi pers dengan mengundang banyak wartawan di Restoran Mbok Berek, Jl Prof Dr Soepomo, kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2018) kemarin.‎
‎
‎Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik tak ketinggalan ikut angkat suara. Dia merasa aneh melihat manuver La Nyalla.

Sebab, kata Taufik, pernyataan La Nyalla justru berbeda sama sekali atau bertolak belakang ‎dengan pengakuan para kepala daerah maupun calon kepala daerah yang diusung Prabowo Subianto.
‎
Taufik membandingkan dengan pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan, Wali Kota Bandung ‎Ridwan Kamil‎, hingga Calon Gubernur Jawa Barat Sudrajat yang sama-sama diusung Gerindra. Semuanya kompak mengaku tidak pernah dimintai 'duit mahar' oleh Gerindra apalagi Prabowo Subianto.

Pun demikian juga dengan Feri Juliantoro yang tidak jadi maju di Pilgub Jawa Tengah dan Gus Irawan di Sumatera Utara. Keduanya tidak ada yang menggelar jumpa pers apalagi menuding-nuding dengan nada menyalahkan orang lain.

"Ketidak mampuan diri sendiri jangan lantas kemudian menyalahkan orang. Saya pastikan, semua yang pernah diusung Gerindra tidak ada yang dimintai mahar. Semua calon Gubernur DKI yang pernah diusung kami, mulai Pak Jokowi (eks Gubernur DKI), Ahok, hingga kemarin Anies-Sandi, tidak ada itu 'mahar',"‎ kata Taufik saat dikonfirmasi TeropongSenayan, Jakarta, Jumat (12/1/2018) malam.

Taufik menegaskan, penting untuk dicatat bawah seorang Calon Gubernur yang ingin diusung Gerindra tidak cukup hanya dengan mengandalkan popularitas dan menyebar foto spanduk di sudut jalanan.

"Kami di Gerindra ada mekanisme dan tahapan-tahapan yang ketat dan berlapis. Mulai tahapan di DPD hingga di DPP. Ada juga survei internal, dan terakhir mendengarkan kehendak rakyat, dan lain sebagainya. Jadi, memang tidak mudah," jelas Taufik.
‎
Saat ditanya apakah ada aktor-aktor politik dibalik nyanyian La Nyalla yang sengaja ingin menyerang nama baik Prabowo jelang Pilpres 2019, Taufik menolak berspekulasi.
‎
‎"Saya masih menganggap itu (nyanyian) karena ingin menutupi ketidak mampuan dia (La Nyalla) sendiri aja. Terus untuk apa juga memangnya ada orang yang percaya sama dia?," sembur Taufik.

Diketahui, sebelumnya hasrat politik pencalonan La Nyalla untuk ikut maju merebut kursi Jatim-1 bermula pada 10 Desember 2017. Saat itu partai Gerindra mengeluarkan surat tugas bernomor 12-0036/B/DPP GERINDRA/Pilkada/2018.

Dalam surat tersebut, La Nyala diminta untuk memenuhi persyaratan pencalonan di Pilkada Jatim, antara lain membangun komunikasi dan dukungan dari partai lain dan kelengkapan pemenangan.

Diakui mantan Ketua Umum PSSI itu, dirinya diberi batas waktu hingga 20 Desember 2017 untuk memenuhi persyaratan pencalonan, salah satunya mengintensifkan komunikasi ke sejumlah partai lain, seperti PAN.

Selanjutnya, pada 9 Desember 2017 La Nyalla mengaku diundangPrabowo Subianto bersamaan dengan acara deklarasi Cagub dan Cawagub Jawa Barat, Sudrajat-Ahmad Syaikhu.

"Saya dipanggil di dalam di ruang kerjanya. Di situ ada Sugiono, Prasetyo dan Pak Prabowo sendiri. Dia tanya saya bisa siapkan uang saksi Rp 40 miliar, sebelum tanggal 20. Ya nggak sanggup saya,ini namanya saya beli rekom(rekomendasi), saya nggak mau," ujar LaNyalla dalam konferensi pers, Kamis (11/1/2017) kemarin.

La Nyalla sempat menjelaskan bahwa uang yang diminta tersebut bisa disediakan setelah pencalonan sebagai Gubernur Jatim telah selesai.

Ia juga mengaku sempat mengeluhkan soal syarat uang ini pada Amien Rais dan Waketum Gerindra Rachmawati Soekarnoputri namun tak membuahkan hasil. Dan dengan berakhirnya batas waktu surat, dirinya telah berupaya menjalin komunikasi politik dengan PAN guna memenuhi syarat pencalonan.

Singkatnya, pada 21 Desember 2017,Ketua Umum Kadin Jawa Timur ini mengembalikan surat mandat yang sebelumnya diberikan Prabowo Subianto untuk memenuhi dukungan politik maju Pilkada Jawa Timur 2018.‎ (aim)