JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Koordinator investigasi dari Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menduga, banyak proyek yang dijalankan Kementerian Perdagangan (Kemndag) penuh dengan kejanggalan.

"Contohnya kebijakan yang direalisasikan dalam proyek impor beras sebanyak 500 ribu ton baru-baru ini, tidak lain sebagai keputusan salah kaprah dari(Mendag) Enggartiasto Lukita," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/01/2018).

Selain kebijakan impor beras yang berpotensi merugikan petani dan keuangan negara, lanjut dia, masih banyak proyek bermasalah yang dijalankan Kemendag.

"Namun, sangat disayangkan hingga saat ini Menteri Perdagangan ini belum tersentuh pihak berwenang," sindirnya.

Sedikitnya, ungkap Jajang, ada 12 proyek di Kemendag dengan nilaiRp 37,7 miliar lebih yang diduga bermasalah.Belasan proyek tersebut, terang dia, masuk tahun anggaran 2016 yang dilaksanakan 6 Satuan Kerja Kementerian Perdagangan.

Ia pun membeberkan 12 proyek yang diduga yang bermasalah:

1. Kajian Prospek Bisnis Pergudangan. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 2.429.570.000 pemenang proyek PT. Mulia Arthaloka.
2. Pemberdayaan Manajemen Pasar Rakyat. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 9.393.780.000. pemenang proyek PT. Bennatin Surya Cipta.
3. Pemetaan Potensi Komoditas Unggulan Kabupaten/Kota Gerai Maritim. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 492.525.000. pemenang proyek PT. Asha Cipta Persada
4. Pemetaan Sistem Logistik Perdagangan Antar Pulaudi Kawasan Indonesia Timur. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 4.034.250.000. pemenang proyek PT. Jaya Anugerah Sukses.
5. Penyusunan Rencana Aksi Dukungan Perdagangan di Bidang Kemaritiman Nasional. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 4.697.770.000. pemenang proyek PT. Daya Cipta Dianrancana.
6. Survei Pengawasan Sarana distribusi. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 6.615.884.000. pemenang proyek PT MI.
7. Integrasi data dan Pengembangan Dashboard Sarana Distribusi Perdagangan. Serta Replikasi Sistem Monitoring Perdagangan di Tingkat Daerah. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 2.876.260.200. pemenang proyek PT. Republik Solusi.
8. Penyusunan SOP PNBP SKA pada IPSKA. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 534.795.000. pemenang proyek PT. Cipta Esa Unggul.
9. Pemetaan Struktur Biaya dan Distribusi Komoditi Barang Penting. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 2.902.350.000. pemenang proyek PT. (PERSERO) Sucofindo
10. Pemetaan Struktur Bahan Pokok dan Distribusi Komoditi Hasil Industri. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 1.200.232.000. pemenang proyek PT. Daya Makara UI.
11. Program Pengembangan Merek (Rebranding). Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 691.350.000. pemenang proyek PT Mark Plus Indonesia.
12. Pemetaan Perubahan Pola Konsumsi Produk Dalam Negeri Melalui Peningkatan Produk Dalam Negeri. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 1.902.109.000. pemenang proyek PT. Dharma Kreasi Nusantara.

"Untuk ke-12 proyek di atas anggaran yang disiapkan Kemendag sebesar Rp 40.086.823.000, dan yang dihabiskan sebesar Rp 37.770.875.200," sebutnya.

Adapun satuan kerja yang menjalankan proyek tersebut, yakni Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dan Direktorat Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri.

Secara keseluruhan, menurut Jajang, modus yang dilakukan oknum pelaksana 12 proyek di atas adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan pemeriksaan personel serta peralatan, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya berita acara atau dokumen yang membuktikan bahwa PPK melakukan pemeriksaan selama pekerjaan jasa konsultansi berjalan.

"Hal tersebut berdampak terhadap besaran biaya yang dikeluarkan pihak penyedia Proyek (Kemendag) dengan pelaksana proyek diragukan kebenarannya dugaan mark up," kata dia.

Sedikitnya ditemukan pemborosan dari segi nilai proyek sebesar Rp 2.315.947.800. Ditambah kelebihan pembayaran untuk personel, seperti tenaga ahli dan surveyor sebesar Rp 1.430.826.944.

"Berdasarkan temuan di atas, Center for Budget Analysis CBA mendorong pihak berwenang khususnya KPK untuk segera membuka penyelidikan terhadap pejabat terkait di masing-masing Satker yang melaksanakan 12 proyek di atas, termasuk Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita," pungkasnya.(yn)