Ini Nilai LHKPN Peserta Pilwali Mojokerto
Oleh M Anwar pada hari Minggu, 21 Jan 2018 - 19:15:00 WIB

Bagikan Berita ini :

239b4890ca-ca29-4c39-b314-0fc0dbf054bc-600x400.jpg
Sumber foto : dok istimewa
Kantor KPU Mojokerto.

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Seluruh kandidat peserta Pilwali Mojokerto 2018 telah melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK. Nilai kekayaan 8 orang kandidat tersebut paling besar Rp 11 miliar, sedangkan paling kecil Rp 220 juta.

Data dari kanal Pantau Pilkada 2018 di situs resmi KPK, nama Achmad Rizal menempati urutan pertama dengan nilai harta kekayaan paling tinggi, yakni Rp 11.082.551.991. Disusul pasangannya Ika Puspitasari yang mempunyai kekayaan Rp 7.353.998.519. Pasangan Ika-Rizal diusung Partai Golkar dan Gerindra.

Harta kekayaan pasangan Akmal Boedianto-Rambo Garudo juga tak kalah besar. Kekayaan Akmal mencapai Rp 2.165.395.889, sedangkan Rambo Rp 4.210.797.271. Pasangan ini diusung PDIP.

Pasangan Warsito-Moeljadi melaporkan harta kekayaan yang lebih rendah. Warsito mempunyai kekayaan Rp 1.645.476.623, sedangkan Moeljadi Rp 475.073.047. Pasangan ini diusung PAN dan PKS.

Sementara pasangan Andy Soebjakto-Ade Ria Suryani kompak melaporkan harta kekayaan paling rendah. Andy tercatat mempunyai kekayaan Rp 269.267.960, sedangkan Ade Rp 220.317.673. Pasangan ini diusung PKB, PPP dan Partai Demokrat.

"LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dari semua bakal calon sudah kami terima," kata Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin Sholihin saat dihubungi detikcom, Sabtu (20/1/2018).

Selain LHKPN, Amin juga memastikan semua kandidat peserta Pilwali Mojokerto 2018 telah melengkapi syarat calon. Sebelumnya, per 17 Januari 2018, semua pasangan bakal calon belum melengkapi syarat calon, termasuk LHKPN.

"Sampai sore ini syarat calon sudah lengkap semua, sudah lolos, tinggal kami belum menggelar pleno penetapan pasangan calon 12 Februari nanti," tandasnya. (aim)

tag: #jatim  #kpu  

Bagikan Berita ini :

Tanggapan Anda atas berita ini?
TSPOLING
DPR telah mengesahkan revisi UU MD3 yang memuat antara lain, pasal imunitas anggota DPR, dan tambahan kewenangan MKD termasuk langkah hukum/langkah lain terhadap siapapun yang merendahkan kehormatan DPR. Bagaimana menurut Anda?
  • Setuju
  • Tidak Setuju
  • Tidak Tahu