JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Menteri Sosial Idrus Marham membantah jika Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk di Asmat, Papua lantaran pemerintah lalai.

Idrus menepis anggapan bahwa Pemerintahan Jokowi hanya fokus pada infrastruktur dan mengabaikan gizi buruk.

"Bukan, tidak seperti itu melihatnya. Ini kan prosesnya panjang. Apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi dengan ada infrastruktur itu, dengan adanya jalan-jalan, saya kira itu satu awal yang baik dan implikasinya sudah ada," kata Idrus di kantor Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (29/1/2018).

Mantan Sekjen Partai Golkar ini menjelaskan, pembangunan infrastruktur memang harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Khususnya di tempat-tempat yang masih sulit aksesnya.

"Seperti apa sih konsep terpadu dan menyeluruh, karena misal di sana Asmat kondisinya bagaimana? Rawa-rawa, tranportasi, infrastuktur, masih sangat minim, kemudian belum lagi pola hidup rakyat," katanya.

Khusus di Asmat, sambung Idrus, pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Menurutnya sudah ada beberapa kesimpulan yang dicapai.

"Mungkin minggu depan ini menurut Ibu Puan Maharani (Menko PMK), kita akan rapat kembali dan kita akan menentukan bagaimana program-program yang lebih konkrit secara terpadu dan menyeluruh," kata Idrus.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi peran pemerintah terkait KLB di Asmat. Dia menilai pemerintah selama ini terlalu mementingkan pembangunan fisik sehingga lalai membangun sumber daya manusia di Papua.

"Bukan hanya di Asmat, angka gizi buruk di Pulau Jawa juga masih tinggi. Di tengah pembangunan infrastruktur yang jor-joran, tingginya angka gizi buruk ini seharusnya jadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah," kata Fadli dalam pesan tertulisnya, Jumat 26 Januari 2018.(yn)