PEKALONGAN (TEROPONGSENAYAN) -Partai Persatuan Pembangunan menyarankan figur santri untuk mendampingi Joko Widodo di Pemilu 2019. Hal itu sebagai upaya untuk menghindarkan pilpres dari isu-isu SARA.

"Ini seperti yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang suasananya adem saat kekuatan nasionalis berkoalisi dengan kekuatan relijius," kata Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy sebelum mengisi kuliah umum Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Kamis (1/2/2018).

Oleh karenanya, figur santri sebagai pendamping Jokowi dalam pilpres, diyakini sebagai koalisi yang sempurna. Dia menganalogikan, lalu lintas akan macet bila lampu di perempatan tidak ada yang berwarna hijau.

"Bangjo (abang - ijo lampu pengatur lalin-Red) ora bakal mlaku nek ora ono ijone. Sebaliknya, bila lampu lalin isinya hijau semua, maka akan tabrakan," katanya.

Dia menambahkan, PPP memiliki sejarah koalisi bangjo dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 2001-2004. Yaitu saat Ketua Umum PPP Hamzah Haz menjadi wakil presiden mendampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ini yang terus kita ikhtiarkan. Kita mencari putra dan puteri terbaik bangsa dari kalangan santri. Apakah dari dalam PPP maupun dari luar partai untuk mendampingi Pak Jokowi," tandasnya.

Bahkan dia menegaskan, pendamping Jokowi bisa siapapun dan tidak harus merupakan ketua umum partai. Sebab, PPP berikhtiar agar dalam kontestasi pilpres mendatang, tidak diwarnai ujaran bernuansa SARA.

"Ini yang kita perlukan agar bangsa ini tidak lagi terbelah oleh isu SARA. Tidak perlu menjelek-jelekan apalagi memfitnah pihak lain. Dan pendamping Jokowi dari kalangan santri adalah solusi terbaik," tegasnya.

Dia menambahkan, dukungan PPP terhadap Jokowi dalam dalam pilpres mendatang tak lepas dari saran para alim ulama. Apalagi, PPP belum cukup kuat untuk mengajukan calon presidennya sendiri.

"Inilah politik dan sifatnya harus seperti air, yang mengikuti wadah dimana kita berada. Karena idealisme akan berujung pada realitas," tuturnya.

Dikatakan, PPP harus tunduk pada realitas dan berhitung dengan cermat. Karena suara yang dimiliki tidak cukup untuk mengusung kadernya sendiri.

"Ada kalanya kita harus berkompromi. Pilihan itu kita ambil meski ada kader PPP yang tidak setuju dengan apa yang sudah diputuskan oleh partai," tukasnya. (icl)