JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Azam Azman Natawijana mengaku mendukung wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus Pangan) dalam menyikapi gencarnya kebijakan impor pangan yang akan dilakukan pemerintah dalam hal ini Kemendag.

"Saya mendukung sekali pansus pangan pokoknya," katanya di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (05/02/2018).

Menurutnya, kebijakan impor pangan tidak menguntungkan para petani sama sekali.

"Kebijakan impor pangan membuat petani susah, tidak menguntungkan sama sekali buat petani. Pokoknya saya dukung kalau ada pansus pangan," tandasnya.

Senada dengan koleganya di partai Demokrat, anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo menegaskan, gencarnya impor sejumlah komoditas pangan saat ini sama saja Presiden telah melanggar janji semasa kampanyenya.

"Padahal kan cita-citanya ingin kemandirian pangan ini. Dari pada kita bangun infrastruktur sebaiknya fokus wujudkan kemandirian pangan bangsa kita dapat tegak berdiri di era dinamika politik globalisasi seperti saat ini. Kok impor," tandas Politikus Demokrat itu.

Sartono pun mengaku heran dengan kembali dibukanya keran impor beras saat kementerian pertanian dan sejumlah Gubernur di beberapa wilayah menyatakan surplus ketersediaan beras. Sartono pun menduga ada kepentingan politik dibalik kebijakan impor tersebut.

"Saya dan teman-teman (Komisi VI) beranggapan bahwa momen impor beras ini tidak pas. Seolah ada kepentingan politik," sindir dia.

Saat ditanya apakah Fraksi Demokrat di Komisi VI DPR RI akan mendukung jika ada insiasi pembentukan panitia khusus pangan (pansus) terkait kebijakan impor pangan yang dilakukan oleh Kemendag, Sartono menegaskan siap menginisiasi pansus tersebut.

"Yang jelas kita tidak ingin ada permasalahan-permasalahan hukum di kemudian hari. Kami sebagai anggota DPR mengingatkan itu impor itu karena departemen pertanian dan beberapa daerah menyatakan itu surplus beras saat ini. Saya pikir kalau tetap di jalankan dan tidak ada landasan yang jelas pasti akan kita sampaikan dalam rapat internal komisi VI," pungkas Sartono.