Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Selasa, 06 Feb 2018 - 14:18:18 WIB
Bagikan Berita ini :

Minta Masukan Soal LGBT, Ketua DPR Temui MUI

41Bamsoet-ketua-dpr.jpg
Bambang Soesatyo (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua DPR Bambang Soesatyo menyambangi kantor pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuan kedatangannya itu guna menampung aspirasi soal pembahasan Rancangan KUHP, khusunya mengenai lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

"RUU KUHP sangat penting bagi penyelenggaraan negara hukum berdasarkan Pancasila. Karena UU KUHP yang berlaku selama ini adalah peninggalan hukum kolonial Belanda, sebagian besar materinya tidak sesuai dengan kehidupan kita," ujar Bamsoet, panggilan akrabnya dalam pertemuan dengan pengurus MUI di Gedung Pusat MUI, Jakarta, (6/2/2018).

Bamsoet menjelaskan, ada beberapa isu yang menjadi perhatian, khususnya dari kalangan umat Islam, antara lain LGBT, Perzinahan, Penistaan Agama, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

"Terkait LGBT tertuang dalam tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis yang diatur dalam Pasal 495 RUU KUHP. Ancaman hukumannya lebih berat dari pengaturan dalam KUHP, dari paling lama 5 tahun menjadi 9 tahun. Semua Fraksi di DPR RI menyetujuinya," kata Bamsoet.

"Jadi, tidak benar sama sekali kalau ada tuduhan DPR mendukung LGBT. Saya akan mundur sebagai Ketua DPR jika hal itu terjadi. Karena bertentangan dengan ajaran Agama dan moral bangsa." kata Bamsoet lebih lanjut.

Begitupun dengan Penistaan Agama, Perzinahan dan KDRT, menurut dia, hukumannya sudah terangkum dengan jelas dalam RUU KUHP.

"Saya pastikan RUU KUHP mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Kita tidak memberikan ruang bagi LGBT, Perzinahan, Penistaan Agama, maupun KDRT. Bangsa kita adalah bangsa yang berbudaya dan bermoral. Kita punya nilai-nilai luhur dari ajaran budaya dan agama. Kita bukan bangsa barbar yang tak beradab," jelas Bamsoet.

Bamsoet juga berjanji kepada jajaran pengurus MUI, akan mendorong kepada Menteri Agama, Menteri Keuangan dan pihak terkait agar MUI bisa menjadi Satuan Kerja (Satker) tersendiri.

"Saya akan meminta kepada Komisi VIII DPR untuk memperjuangkan MUI bisa menjadi Satker sendiri. Karena kita ketahui MUI sangat banyak mengurusi permasalahan umat, sementara anggaran yang didapat jauh dari mencukupi," tambah Bamsoet.

Hadir dalam acara ini, antara lain Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, Wakil Ketua Umum MUI Yunhar Ilyas, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi, Sekjen MUI Anwar Abbas.

Sedangkan Bamsoet datang didampingi Anggota Komisi III DPR Arsul Sani dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Noor Achmad.(yn)

tag: #lgbt  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

BPKH Tunjuk UUS Bank DKI Sebagai Bank Pengelola Keuangan Haji

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 23 Jul 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI mendapatkan kepercayaan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai salah satu Bank Umum Pengelola Keuangan Haji yang melaksanakan ...
Berita

Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang Akan Selenggarakan Pertemuan Nasional di Batam

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)– Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas Anti TPPO) akan menyelenggarakan Pertemuan Nasional pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2024 di Yelloo Hotel, ...