Berita
Oleh Sahlan pada hari Rabu, 07 Feb 2018 - 11:44:53 WIB
Bagikan Berita ini :

Pasal Penghinaan Presiden, Fahri: Mudah-mudahan Pak Jokowi Paham Ini Salah Fatal

89fahri-kalem.jpg
Fahri Hamzah (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menolak pasal pemidanaan penghina presiden dan wakil presiden masuk dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Fahri berujar, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden berlaku pada masa penjajahan Belanda, yang ditujukan untuk penghinaan kepada pemimpin-pemimpin kolonial.

"Jadi kalau pasal ini hidup itu sama dengan presiden itu menganggap dirinya penjajah dan rakyat itu yang dijajah," kata Fahri saat dihubungi, Rabu (7/2/2018).

Menurutnya, dihidupkannya pasal penghinaan presiden merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Untuk itu, menurutnya, pembahasan pasal tersebut harus segera dihentikan.

"Karena ini memutar balik jarum jam peradaban demokrasi kita jauh ke belakang, mudah-mudahan Pak Jokowi paham bahwa ini kesalahan yang fatal," tegasnya.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis. MK menilai Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya rentan manipulasi.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden masuk ke dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasal penghinaan presiden dan wapres diatur dalam dua pasal yakni 263 dan 264.

Dalam RKUHP, Pasal 263 ayat (1) berbunyi 'Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV'.

Lalu ayat (2) Pasal 263 berbunyi 'Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau pembelaan diri'.

Kemudian di pasal 264 berbunyi, 'Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman, sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana tekonologi informasi, yang berisi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan maksud agar pasal penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV'.(yn)

tag: #penghinaan-presiden  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Petinggi Gelora Berdalih, Dukungan ke Gibran dan Bobby Bukan Langgengkan Dinasti Politik

Oleh Rihad
pada hari Sabtu, 19 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gelora Indonesia mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakoso di Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah. Gelora juga mendukung duet Bobby Nasution-Aulia Rahman Rajh di ...
Berita

Dengan Alasan Apapun Tidak Dibenarkan Melakukan Tindak Kekerasan terhadap Anak

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Rabu, 16 September 2020 lalu, publik dihebohkan dengan pemberitaan di beberapa media nasional maupun lokal terkait orang tua yang tega membunuh anak kandungnya sendiri ...