Berita
Oleh M Anwar pada hari Jumat, 09 Feb 2018 - 08:55:01 WIB
Bagikan Berita ini :

Kurang Etis Jika Presiden Laporkan Sendiri Penghinaan Pribadi

10sidang-tahunan-mpr-presiden-jokowi-akan-sampaikan-pidato-kenegaraan-x2TK3tMnoa.jpg
Presiden Jokowi (Sumber foto : Dok Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Fraksi PDIP keukeuh menginginkan agar pasal penghinaan presiden masuk sebagai delik umum. Pasalnya, jika presiden melaporkan sendiri tindakan tersebut maka dianggap kurang etis.

"Kita bilang ini delik umum karena ini hanya persoalan presiden. Masak kalau dihina, presiden datang ke Bareskrim untuk melaporkan. Tentu dia punya privilege. Setelah kita definisikan penghinaan itu, polisi bisa menindak," kata Anggota Panja RKUHP dari Fraksi PDIP, Ichsan Soelistio, di ruang Fraksi PDIP, gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2).

Terkait ancaman hukuman dari pasal tersebut, ia menyatakan, apabila ditetapkan ancaman 5 tahun, polisi dapat menangkap orang yang menghina presiden. Sedangkan jika ancaman diturunkan menjadi dua atau tiga tahun, akan ada keringanan bagi pelaku penghinaan.

"Kalau ancaman hukumannya 5 tahun itu polisi bisa menangkap, dalam artian kalau saya nggak suka sama orang, maka saya bisa melaporkan pada polisi bahwa saya dihina. Sekarang kita turunin dia jadi dua-tiga tahun, dengan begitu saya bisa melapor polisi tidak bisa menahan. Dia tidak jadi penghinaan kalau itu pembelaan diri," tuturnya.

Sebelumnya, RKUHP saat ini sedang digodok oleh DPR, termasuk soal pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Sedangkan pembahasan pasal penghinaan melalui media sosial masih ditunda. (aim)

tag: #penghinaan-presiden  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Politikus PAN: Ketua KPU Positif Covid-19 Bukan Alasan Menunda Pilkada 2020

Oleh Alfin Pulungan
pada hari Sabtu, 19 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --  Setelah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dinyatakan positif terjangkit Covid-19, tidak sedikit menyarankan agar gelaran Pilkada Serentak 2020 ditunda ...
Berita

Petinggi Gelora Berdalih, Dukungan ke Gibran dan Bobby Bukan Langgengkan Dinasti Politik

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gelora Indonesia mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakoso di Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah. Gelora juga mendukung duet Bobby Nasution-Aulia Rahman Rajh di ...