Berita
Oleh M Anwar pada hari Jumat, 09 Feb 2018 - 08:55:01 WIB
Bagikan Berita ini :

Kurang Etis Jika Presiden Laporkan Sendiri Penghinaan Pribadi

10sidang-tahunan-mpr-presiden-jokowi-akan-sampaikan-pidato-kenegaraan-x2TK3tMnoa.jpg
Presiden Jokowi (Sumber foto : Dok Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Fraksi PDIP keukeuh menginginkan agar pasal penghinaan presiden masuk sebagai delik umum. Pasalnya, jika presiden melaporkan sendiri tindakan tersebut maka dianggap kurang etis.

"Kita bilang ini delik umum karena ini hanya persoalan presiden. Masak kalau dihina, presiden datang ke Bareskrim untuk melaporkan. Tentu dia punya privilege. Setelah kita definisikan penghinaan itu, polisi bisa menindak," kata Anggota Panja RKUHP dari Fraksi PDIP, Ichsan Soelistio, di ruang Fraksi PDIP, gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2).

Terkait ancaman hukuman dari pasal tersebut, ia menyatakan, apabila ditetapkan ancaman 5 tahun, polisi dapat menangkap orang yang menghina presiden. Sedangkan jika ancaman diturunkan menjadi dua atau tiga tahun, akan ada keringanan bagi pelaku penghinaan.

"Kalau ancaman hukumannya 5 tahun itu polisi bisa menangkap, dalam artian kalau saya nggak suka sama orang, maka saya bisa melaporkan pada polisi bahwa saya dihina. Sekarang kita turunin dia jadi dua-tiga tahun, dengan begitu saya bisa melapor polisi tidak bisa menahan. Dia tidak jadi penghinaan kalau itu pembelaan diri," tuturnya.

Sebelumnya, RKUHP saat ini sedang digodok oleh DPR, termasuk soal pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Sedangkan pembahasan pasal penghinaan melalui media sosial masih ditunda. (aim)

tag: #penghinaan-presiden  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...