JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Masa jabatan Agus Martowardojo sebagai gubernur Bank Indonesia (BI) akan berakhir Mei 2018 mendatang. Kabar yang beredar menyebut empat nama kandidat gubernur BI sudah diusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Calon gubernur BI mendatang harus bisa seiring dengan Presiden Jokowi.
Ihwal tersebut disampaikan anggota Komisi XI DPR M Misbakhun.“Sehingga mengerti vibrasi getaran hati Bapak Presiden Jokowi mengenai arah kebijakan ekonomi moneter ke depan seperti apa,” ujar dia saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (10/2/2018).
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, kandidat calon gubernur BI harus loyal kepada Presiden Jokowi selaku kepala negara. Dengan demikian, kebijakan moneter bank sentral bisa sesuai dengan kebijakan fiskal pemerintah.
“Sehingga kebijakan moneter dan fiskal membuat pertumbuhan ekonomi bisa menopang kesejahteraan rakyat,” terangnya.
Selain kriteria di atas, sambung Misbakhun, gubernur BI mendatang sebaiknya figur yang bersih dari pengaruh kekuasaan sebelumnya.
“Jangan sampai punya agenda tersembunyi kebijakan di bidang moneter yang akan menggerogoti kebijakan ekonomi nasional yang digariskan oleh presiden dengan bersembunyi di balik alasan independensi BI dalam merumuskan kebijakan moneter,” kata Misbakhun.
Tak kalah penting, kata Misbakhun, figur gubernur BI juga tidak boleh satu 'klik' dengan Menteri Keuangan yang sedang menjabat. Pasalnya, menurut dia, hal itu demi meminimalkan risiko dan menghindari kongkalikong dalam pengambilan kebijakan ekonomi strategis dan penting saat masa-masa krisis.
“Dengan demikian pengalaman seperti kasus bailout Bank Century tidak terulang di masa depan,” ujarnya.
Misbakhun mengaku perlu menyampaikan sejumlah warning itu, lantaran Indonesia memiliki pengalaman tentang kebijakan rasio kredit terhadap nilai agunan (loan to value/LTV) guna mengindari bubble economy yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengalaman selama ini menunjukkan BI sering terlalu lama menurunkan suku bunga acuan atau BI rate.
“Sehingga program single digit rate di sektor perbankan terlambat diterapkan padahal pemerintah telah berkali-kali meminta Bank Indonesia menurunkan BI rate,” katanya.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu menambahkan, pengalaman tersebut yang menjadi dasar baginya untuk mendorong Presiden Jokowi bertindak tepat dalam memilih calon gubernur BI.
“Figur gubernur Bank Indonesia haruslah sosok yang punya pengalaman bekerja bersama Presiden Jokowi di bidang ekonomi dan tidak pernah diragukan loyalitas kepada kepala negara. Posisi sebagai kepala negara membuat presiden bertanggung jawab atas semua penyelenggaraan negara,” pungkasnya.(yn)
