Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Rabu, 14 Feb 2018 - 11:15:22 WIB
Bagikan Berita ini :

UU MD3 Disahkan, F-Gerindra Bantah Barter dengan Pasal Penghinaan Presiden

19AhmadMuzani-mulkan-tscom.jpg
Ahmad Muzani (Sumber foto : Dok/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah pengesahan UU MD3 barter dengan kesepakatan soal pasal penghinaan presiden dalam RKUHP.

Menurutnya, revisi UU MD3 sebagai sebuah hal yang mendesak.

"Enggak. Jadi UU MD3 ini kan adalah UU yang mengatur tentang mekanisme tata cara aturan main internal DPR dan DPRD," kata Sekjen Gerindra itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (14/2/2018)

Dikatakannya, revisi UU MD3 merupakan cara untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga stabilitas kekompakan di DPR serta MPR.

"Karena dari dulu kita ingin penataan lembaga ini lebih baik lagi," tegas dia.

Adapun soal imunitas yang dimiliki DPR, Muzani menegaskan bahwa hal itu semata-mata hanya untuk meningkatkan daya kritis dewan.

Diketahui, selain soal penambahan kursi pimpinan DPR, MPR, dan DPD, revisi UU MD3 menghidupkan kembali hak imunitas anggota Dewan.

Hal ini tertuang dalam pasal 245 yang mengatur pemeriksaan terkait proses hukum anggota Dewan yang harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebelum kemudian meminta izin kepada presiden.

"Ini harus dimaknai sebagai sebuah dorongan agar DPR menjadi lebih kritis lagi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kepentingan negara," klaimnya.

"Dan imunitas yang diberikan harus dimaknai bagaimana setiap anggota dewan berani memperjuangkan kepentingan yang diwakilinya, berani memperjuangkan kepentingan negara," pungkasnya.(yn)

tag: #penghinaan-presiden  #revisi-uu-md3  #uu-md3  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...