JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Internal Partai Golkar DKI kembali bergolak. Kader muda partai berlambang pohon beringin di Ibu Kota kini mendesak diselenggarakan musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) pasca Ketua DPD Partai Golkar DKI Fayakun Andradi santer dikabarkan menyandang status tersangka di KPK.
Komisi Antirasuah itu dipastikan dalam waktu dekat akan mengumumkan status tersangka FA dalam kasus suap proyek pengadaan alat pemantau satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Beredar kabar di kalangan wartawan, diduga inisial FA yang dimaksud adalah politikus Partai Golkar, Fayakhun Andriadi. Anggota Komisi I DPR juga diketahui sudah dicegah ke luar negeri oleh lembaga antirasuah ini.
Sebelumnya, Ketua KPK, Agus Rahardjo juga sudah membenarkan bahwa dalam waktu dekat ada status tersangka baru di kasus Bakamla. Agus menyatakan, calon tersangka dengan inisial FA.
"Anda tunggu konpers saja," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/2/2018) kemarin.
Anggota Departemen Bidang Inovasi Sosial Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Dedy Arianto mengungkapkan, sesuai dengan selogan partai berlambang pohon beringin. Yakni, Golkar bersih.
Artinya, kata dia, jika ada kader atau Ketua DPD telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, maka harus dilakukan pergantian. Mekanisme partai Golkar, kata politikus muda itu, dilakukan Musdalub untuk segera dilakukan pemilihan ketua baru.
"Ini sesuai AD/ART partai. Tapi, DPP harus tunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk menjalankan roda organisasi sementara," kata Dedy Ariyanto kepada wartawan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).
Menurut dia, siapapun harus fair jika memang sudah dinyatakan bersalah atau sebagai tersangka harus mundur.
"Siapa pun, kader itu jika terlibat kasus tindak pidana korupsi mesti menerima konsekuensinya. Apalagi, 2018 merupakan tahun politik partai berlambang pohon beringin di ibu kota mesti bangkit. Hanya Musdalub yang bisa selamatkan Golkar DKI," jelas dia.
Dedy menjelaskan, mekanisme pelaksanaan Musdalub tidak mesti usulan dari DPD II Partai Golkar di Jakarta. Tetapi, keputusan ada pada Ketua Plt DPD Golkar DKI yang ditunjuk DPP.
Dedy menambahkan, jika Fayakun tidak diganti justru akan merugikan di Jakarta. "Golkar ini paling demokrasi. Siapa pun boleh mencalonkan," ungkapnya.
Dia bahkan menyebut, ada beberapa nama politisi Golkar senior di DKI yang akan siap menjadi kandidat, yang diperkirakan ikut memperebutkan kursi Golkar DKI-1.
Di antaranya, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, HM Ashraf Ali, Ketua Bamus Betawi, Zainuddin (Haji Oding), Wiyogo, Indra J Piliang, Dedy Ariyanto, dan mungkin ada Ketua DPD II yang ingin ikut mencalonkan.
"Golkar kan partai terbuka. Nama-nama itu sudah santer di DPP," ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Basri Baco enggan mengomentari desakan Musdalub. "Enggak mau komentar dulu bro," kilahnya.
Saat dinya lebih lanjut, soal Fayakun. Apakah, mengganggu konsolidasi partai di Jakarta memasuki tahun politik? lagi-lagi, "Wah, ada aja, sama jawabannya, no comment," ucap dia, sembari mematikan ponsel selulernya. (aim)
