Fayakhun Andriadi Resmi Tersangka Kasus Suap Bakamla
Oleh M Anwar pada hari Rabu, 14 Feb 2018 - 21:12:01 WIB

Bagikan Berita ini :

34Fayakun-Andriadi-Sahlan.jpg
Sumber foto : Istimewa
Fayakhun Andriadi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi resmi menyandang tersangka kasus suap Bakamla.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan lagi seseorang sebagai tersangka yaitu FA (Fayakhun) anggota DPR RI periode 2014-2019," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Lembaga antirasuah itu menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Fayakhun sebagai tersangka lantaran dia diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan proses pembahasan dan pengesahan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI pada APBN 2016.

Penetapan Fayakhun sebagai tersangka berdasarkan keterangan saksi, bukti, dan fakta persidangan. KPK menemukan bukti permulaan bahwa Fayakhun menerima fee sebesar 1 persen dari total nilai anggaran Bakamla sebesar Rp 1,2 triliun atau sekitar Rp12 miliar.

Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima aliran dana suap dari Fahmi Darmawansyah, pengusaha pemilik perusahaan yang memenangi tender proyek Satellite Monitoring di Bakamla. Fayakhun diduga menerima dana suap dari Fahmi Darmawansyah senilai 300.000 dolar AS.

Fayakhun disangkakan melanggar pasal 12 huruf a kecil atau pasal 12 huruf kecil atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jumlah pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Saat ini, sudah 4 dari 5 tersangka kasus suap Bakamla yang telah menerima vonis oleh pengadilan. Tersangka terakhir yang masih menjadi terdakwa dalam persidangan kasus suap proyek Bakamla adalah Nofel Hasan. Mantan Kepala Biro Perencanaan Bakamla itu masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.(yn)

tag: #bakamla  

Bagikan Berita ini :

Tanggapan Anda atas berita ini?
TSPOLING
DPR telah mengesahkan revisi UU MD3 yang memuat antara lain, pasal imunitas anggota DPR, dan tambahan kewenangan MKD termasuk langkah hukum/langkah lain terhadap siapapun yang merendahkan kehormatan DPR. Bagaimana menurut Anda?
  • Setuju
  • Tidak Setuju
  • Tidak Tahu