JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Alasan pemerintah tidak ingin mensubsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena ingin mengalokasikan dana subsidi untuk pembangunan infrastruktur Bahan Bakar Gas (BBG).

Menurut Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Saleh Abdurrahman alokasi pembangunan infrastrukur BBG karena ingin mencari energi yang baru sehingga tidak tergantung lagi ke energi fosil.

"BBM naik, cost production tinggi rata-rata impor. Sosialisasi ke BBG.Kita sudah komunikasi ke perusahan pemilik kendaraan untuk menyediakan konverter kit (tabung gas)," ujar Saleh Abdurrahman dalam diskusi dengan tema "Pusing Pala Rakyat" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (4/4/2015).

Saleh menuturkan pemerintah berencana membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sebanyak 22 SPBG untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Sekarang ini kita akan membangun 22 SPBG. Kita butuh Rp 26 trilliun," katanya.

Selain konversi ke BBG, pemerintah juga merencanakan pilot project, yaitu memberikan subsidi LPG 3 kilogram sebagai timbal balik solusi alokasi subsidi dari kenaikkan harga BBM. Nantinya, program itu baru akan diimplementasikan di wilayah Batam, Bali, dan Bangka Belitung.

"Masih inventarisasi data-data. Mei atau juni,Subsidi LPG Rp 26 triliun. Yang nikmati gas 3 kilogram betul-betul masyarakat yang tepat sasaran," katanya.

Saleh mengatakan harga elpiji 3 kilogram bersubsidi bisa dibeli oleh rakyat yang sudah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selain itu, pemerintah akan memberi aturan dengan pemakaian 2 tabung per bulan untuk setiap keluarga.(al)