Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Minggu, 25 Feb 2018 - 20:10:38 WIB
Bagikan Berita ini :

BBM Non Subsidi Naik, Ini Respons DPR

31bbmnonsubsidi.jpg
Ilustrasi BBM Non Subsidi (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi VII DPR RI, Harry Poernomo mengatakan, kenaikan harga BBM non subsidi merupakan hal wajar karena tidak diatur oleh pemerintah.

"Lagi pula, premium dan solar subsidi tidak naik," ujar Harry kepada wartawan di Jakarta, Minggu (25/02/2018).

Namun demikian, Harry tetap mengaku kecewa, lantaran kini ketersediaan premium sebagai BBM yang disubsidi oleh pemerintah mulai langka di sejumlah wilayah di Indonesia.

"Sebenarnya ada pilihan premium yang lebih murah dan harga tidak naik. Tapi, premium sendiri di Jabodetabek dibatasi. Kita sudah protes di komisi VII tapi tetap saja jalan," ungkapnya.

Untuk diketahui, baru-baru ini Pertamina menetapkan kebijakan baru harga BBM non subsidi.

Adapun jenis BBM non subsidi yang mengalami penyesuaian harga adalah:

Pertalite Rp. 7.600 ---> 7.600
Pertamax Rp. 8.600 ---> 8.900
Pertamax turbo Rp. 9.650 ---> 10.150
Dexlite Rp. 7.500 ---> 8.100
Solar non pso Rp. 7.600 ---> 7.600
Pertamina dex Rp. 9.350 ---> 10.100 (plt)

tag: #bbm  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Legislator Golkar Tegaskan Bangsa Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Oleh Fath
pada hari Selasa, 23 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Anggota DPR RI Mukhtarudin mengatakan bahwa Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina, sesuai dengan politik luar negeri yang dianut Indonesia. "Posisi ...
Berita

Bacakan Eksepsi, Penasehat Hukum Robby Messa Sebut Dakwaan JPU Kabur Minta Kliennya Dibebaskan

MEDAN (TEROPONGSENAYAN) --Tim penasehat hukum terdakwa Robby Messa Nura, satu dari dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 tahun 2020 yang merugikan keuangan ...