JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengomentari kekalahan KPU RI dalam sidang adjudikasi yang diajukan Partai Bulan Bintang (PBB).

Fahri meminta KPU introspeksi dengan memperbaiki sistem soal pengecekan administrasi partai politik. Mengingat, lanjut dia, PBB sendiri mempunyai kader yang berhasil menduduki kursi DPRD di seluruh kabupaten daerah.

"Saya kaget waktu PBB ditiadakan itu, sementara partai yang gak jelas aja tiba-tiba jadi peserta pemilu enak betul itu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/3/2018).

"Saya tegaskan KPU jangan main-main soal verifikasi dan administrasi itu bisa merusak sistem ketatanegaraan. Hati-hati," tambahnya.

Bila tidak cermat terus menerus, tegasnya, maka KPU bisa dituduh membuat partai yang basisnya administrasi faktual, tanpa melihat keberadaan partai tersebut.

Politisi asal NTB ini berharap KPU bisa independen tanpa memihak siapapun, termasuk incumbent atau petahana.

"Saya terus terang agak sedih melihat KPU sekarang ini. Kalau tidak memperbaiki diri bisa merusak reputasi dan kredibilitas pemilihan yang akan datang," pungkasnya.

Diketahui, Partai Bulan Bintang (PBB) resmi menjadi peserta Pemilu 2019 setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengabulkan permohonan gugatan PBB terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, perihal ajudikasi sengketa pelaksanaan Pemilu 2019.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Bawaslu yang menjadi ketua majelis pemeriksa sidang Abhan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (4/3/2018).

Saat sidang berlangsung, Abhan didampingi anggota Bawaslu sebagai anggota majelis pemeriksa yakni, Fritz Edwar Siregar, Ratna Dewi Petalolo, Muhammad Afifudin, dan Rahmat

Maka itu, lanjut Abhan, dengan putusan tersebut Bawaslu RI secara resmi membatalkan keputusan KPU RI yang tidak meloloskan PBB sebagai peserta Pemilu 2019.

"Memerintahkan KPU untuk menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu," ujar Abhan, yang langsung disambut sorak kader PBB.(yn)