JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kalangan DPR sepakat merivis Undang-Undang No 5/1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Alasannya selama ini UU itu belum mampu mengatasi dan mencegah praktek kartel dan monopoli tetap bercokol.

Menurut anggota Komisi VI DPR Refrizal, Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih lemah untuk mengatasi pemberantasan kartel, monopoli sehingga keberadaan lembaga ini harus diperkuat. "Jadi, dengan revisi UU ini diharapkan usaha nasional bangkit dan mampu mensejahterakan rakyat," katanya di Jakarta, Selasa (7/4/2015).

Lebih lanjut anggota Fraksi PKS mengakui setelah dikaji ternyata RUU nomor 5 tersebut terlalu terburu-buru dibuat. Sehingga bukan alat pemungkas untuk mengatasi KKN serta kartel dan monopoli. "Salah satu praktek kartel yang terjadi saat ini sulit diberantas adalah di minyak goreng. Saat kelapa sawit naik harga minyak goreng ikut naik, tapi setelah sawit turun, harga minyak goreng tidak ikut turun," ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Farid Al Fauzi juga berpendapat yang sama, yakni DPR sepakat untuk merevisi UU nomor 19/2003 tentang BUMN. Karena pada prakteknya BUMN tidak memberikan ruang usaha kepada pengusaha kecil atau pengusaha di luar lingkungan BUMN itu sendiri. “Contohnya, jika ada proyek dari BUMN, maka pecahan pelaksananya adalah mereka di lingkungan BUMN itu sendiri," terang dia.

Menurut Fauzi, Kadin sempat mengeluhkan tentang tidak adanya peluang untuk mendapatkan kesempatan usaha di lingkungan ini. "Cara itu bentuk monopoli,” cetus anggota Fraksi Partai Hanura. (ec)