JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian apakah benar Pilkada serentak itu lebih banyak mudaratnya, sebagaimana anggapan sebagian masyarakat.

"Kami memberikan masukan berdasarkan masukan dari masyarakat bahwa ada sebagian publik menilai Pilkada langsung lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Bambang mengungkapkan, untuk maju sebagai kepala daerah para calon sangat membutuhkan biaya sangat tinggi sehingga pada ujungnya mereka korupsi.

"Karena makin memperbesar korupsi di daerah-daerah karena untuk maju sebagai Kepala Daerah itu sangat dibutuhkan biaya yang sangat tinggi dan akhirnya ujung-ujungnya korupsi," kata Bambang yang hari ini bertemu pimpinan KPK membicarakan strategi pencegahan korupsi yang masif diakibatkan Pilkada.

"Tadi kami tidak bicara teknis tidak bicara kasus tetapi lebih bicara strategi bagaimana melakukan pencegahan terhadap korupsi yang masif terutama yang diakibatkan oleh pemilihan kepala daerah secara langsung," kata politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu.

Selain Bamsoet, penyampaian Laporan Tahunan KPK 2017 dan Kegiatan KPK Mendengar di Gedung KPK juga dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Hadir pula Ketua Ombudman Amzulian Rifai, Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, Wakil Ketua Mahkamah Agung Syafrifuddin, Sekjen Komisi Yudisial Danang Wijayanto, Sekjen Komnas HAM Tasdiyanto, Kabareskrim Mabes Polri Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto, Jampidsus Adi Toegarisman.(yn)