JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mendukung keputusan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menunda sanksi pemecatan dan pencabutan rekomendasi izin praktik terhadap dr Terawan Agus Putranto
"Saya kira IDI melakukan sesuatu yang sudah dipikirkan mendalam tentang dampak dari polemik ini. Dan kita apresiasi sikap IDI ini," kata Dede Yusuf saat dihubungi, Senin (9/4/2018).
Menurut politikus Partai Demokrat itu, sebaiknya IDI menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan di internalnya. Sebab, jika diekspose kemana-mana khawatir akan meluas dan persoalan tak bisa diselesaikan.
"Agar urusan internal ini tidak melebar kemana mana. Sementara ada waktu juga bagi dr Terawan untuk duduk kembali dengan IDI secara kekeluargaan," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Ilham Oetama Marsis mengatakan, pelaksanaan putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI soal sanksi pemecatan dan pencabutan rekomendasi izin praktik terhadap dr Terawan Agus Putranto ditunda.
"Bahwa PB IDI menunda melaksanakan putusan MKEK karena keadaan tertentu. Oleh karenanya ditegaskan bahwa hingga saat ini dr Terawan Agus Putranto masih berstatus sebagai anggota IDI," kata Marsis dalam konferensi pers di kantor Pengurus Besar IDI Jakarta, Senin (9/4/2018).
Marsis menegaskan penundaan pelaksanaan keputusan tersebut dilakukan karena IDI masih melakukan verifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan terkait putusan MKEK serta jawaban dari dr Terawan dalam forum pembelaannya pada Jumat (6/4/2018).
"Penundaan bagi kita sangat tergantung pada bukti-bukti, bisa suatu pembebasan dari tuduhan, namun bisa juga kita melakukan rekomendasi dari MKEK," kata Marsis.
MKEK IDI sebelumnya merekomendasikan pemberian sanksi berupa pemecatan sebagai anggota IDI selama satu tahun dan pencabutan rekomendasi izin praktik bagi dr Terawan karena dia mengiklankan metode cuci otak lewat Digital Subtraction Angiography (DSA) yang dia terapkan, menarik bayaran besar dan menjanjikan kesembuhan pada pasien. Tindakan-tindakan itu dinilai bertolak belakang dengan etika kedokteran.
Beberapa ahli menilai metode cuci otak lewat DSA dan obat heparin bukanlah untuk pengobatan dan pencegahan stroke melainkan untuk diagnosis penyakit guna membantu mengetahui metode pengobatan yang tepat.
IDI merekomendasikan penilaian terhadap tindakan terapi menggunakan metode DSA oleh tim Health Technology Assesement (HTA) Kementerian Kesehatan. Marsis menjelaskan penilaian tindakan metode terapi cuci otak bukan ranah IDI. (Alf)
tag: #dpr #komisi-ix 
