JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VI DPR RI, Hamdhani meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kinerja BUMN yang kerap mengalami kerugian.

Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah kerugian itu murni karena masalah inefisiensi atau ada faktor lain.

"(BUMN yang rugi) Tidak bisa dibiarkan begitu saja. KPK perlu menelusuri penyebab kerugianya itu apa? Karena ini membebani keuangan negara," kata Politikus Nasdem itu di Jakarta, Sabtu (14/4/2018).

Demikian disampaikan Hamdhani menanggapi pernyataan Staf Khusus Menteri BUMN, Wianda Pusponegoro di sela-sela peringatan HUT ke-20 Kementerian BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (13/4/2018) kemarin. Pada kesempatan tersebut, Wianda mengatakan, kerugian 12 BUMN tahun lalu nilainya mencapai Rp5,2 triliun.

Bahkan, pada 2016 lalu tercatat 26 BUMN rugi. Di 2017 turun menjadi 12 BUMN, nilai kerugian mencapai Rp 5,2 triliun. Angka yang fantastis.

Hamdhani melanjutkan, walaupun angka kerugian tersebut turun dibandingkan tahun 2016, tetap saja angka Rp5,2 triliun itu bukanlah angka yang kecil.

"Kita harus kritisi mengapa dan apa penyebab BUMN-BUMN tersebut tetap mengalami kerugian cukup besar," tegas dia.

Hamdhani menyatakan, BUMN yang merugi tidak bisa lagi hanya beralasan karena adanya inefisiensi. Apalagi menyamaratakan penyebab adanya sumber inefisiensi, yang umumnya berakar pada tata kelola, sumber daya manusia, dan teknologi.

"Kita bisa amati beberapa BUMN yang merugi tersebut ternyata memiliki angka belanja pegawai melebihi 40%, sehingga ada inefisiensi penggunaan tenaga kerja. Sementara usaha sejenis di sektor swasta sudah jauh lebih efisien, dengan memaksimalkan SDM yang lebih handal, hingga investasi mesin-mesin dan adopsi teknologi yang lebih maju. Jika tidak ada terobosan dan langkah radikal untuk merestrukturisasi kelembagaan prioritas usaha, BUMN akan makin kalah jauh bersaing," Hamdhani menjelaskan.

Selain itu, Hamdhani juga menyoroti soal struktur BUMN yang menurutnya terlalu gemuk, karena jumlah direksi dan komisaris yang begitu banyak.

“Buat apa terlalu gemuk strukturnya, jika hanya untuk mengakomodasi masuknya orang-orang ‘titipan’,” sembur dia.

Hamdhani berharap, kedepan BUMN harus dikelola profesional dan transparan. “Jangan malah kalah dengan swasta. Dengan dukungan pemerintah dan sumber anggaran yang lebih mapan, seharusnya BUMN mampu memberikan kinerja yang lebih baik,” ungkapnya.

"Kementerian BUMN saya harap dapat bertindak cepat dan efektif untuk memperbaiki performa BUMN yang memiliki kinerja buruk tersebut. Apalagi ini sekarang sudah memasuki tahun politik. Jangan sampai menambah beban Presiden Jokowi," pesan Hamdhani. (Alf)